SEKILAS INFO
  • 1 bulan yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
  • 3 bulan yang lalu - Sengketa Uji Akses Tambang : Walhi menyayangkan sikap PPID Riau yang menyatakan Peta dan AMDAL adalah dokumen dikecualikan
  • 9 bulan yang lalu - Riau Darurat Asap : Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Download
Komentar : 0 komentar

Jumat, 25 Januari 2019 – Dialog interaktif yang ditaja oleh Walhi Riau dengan tema “Menilik Keberpihakan Politik Dalam Refleksi 2018 dan Harapan 2019 Perjuangan Keadilan Ekologis di Provinsi Riau”. Bertempat di Gedung Guru Riau Jalan Jenderal Sudirman, penanggap atas dialog ini berasal dari banyak lembaga, baik lembaga negara ataupun dari CSO dan mahasiswa.

Pemaparan dari Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Riko Kurniawan atas catatan akhir tahun 2018 terkait potret penguasaan dan pengelolaan ruang-ruang hidup rakyat mendapat tanggapan beragam dari Darmawan (Kasubdib IV Reskrimsus POLDA Riau), Lian P Siahaan (Kepala Kantor Penghubung Komisi Yudisial), Ahmad Fitri (Kepala Ombudsman Provinsi Riau), Danang (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan),  Datuk Seri Al Azhar (Lembaga Adat Melayu Riau), dan Rida Saleh (Mantan Wakil Ketua Komisi Nasional HAM RI) selaku penanggap.

Dalam pemaparannya, Riko menjelaskan bahwa terkait kejahatan dan perebutan atas ruang hidup rakyat di Provinsi Riau tidak kunjung selesai disebabkan beberapa hal, penegakan hukum yang lemah salah satunya. “Ketimpangan Ruang dan akses bagi rakyat Riau tidak hanya menjadi penyebab darurat ekologis dan kerusakan ekosistem, khususnya ekosistem gambut yang berdampak kepada bencana serta kemiskinan. Walhi Riau menilai kelemahan dalam penanggulangan masalah tersebut bersumber dari lemahnya negara dihadapan industri raksasa, tidak terkecuali penegak hukum” ujar Riko dalam paparannya.

Jika menilik target perluasan Wilayah Kelola Rakyat melalui skema Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), capaian di Provinsi Riau masih jauh dari yang ditargetkan. Amanat pembangunan PS yang tertuang dalam Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas ±1,4 juta hektar yang tersebar di 10 kabupaten dan 2 kota, implementasinya masih di angka 6% atau kurang dari 100.000 hektar. Pemberian dan pengembalian akses kelola kepada rakyat berbanding terbalik dengan laju alih fungsi hutan dan lahan menjadi industri perkebunan dan kehutanan, baik secara legal ataupun ilegal. Tercatat sekitar 5 juta hektar luasan Provinsi Riau telah di kavling secara legal untuk kepentingan investasi.

Selanjutnya penguasaan dan pengelolaan secara ilegal atas temuan Pansus Monitoring Perizinan yang dibentuk DPRD Riau menemukan sekitar 1,8 juta hektar perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak berizin yang dominan berada di kawasan hutan. Akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari 30 Triliun setiap tahunnya. Lebih lanjut, dari total keseluruhan industri legal dan ilegal tersebut sekitar 1,5 juta hektarnya berada dilahan gambut yang peruntukannya sebagai HGU ataupun HTI dengan sebaran di sekitar 100 perusahaan. Inilah yang diduga menjadi faktor utama dalam bencana kabut asap yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

Sepanjang beberapa tahun belakangan, memang Riau tidak lagi mengalami kabut asap, namun bukan berarti tidak ada hot spot. Selama 2018, Walhi Riau mencatat lebih dari 1.000 hot spot terjadi dan sebagian besar berada di areal gambut dengan kedalaman yang bervariatif serta di konsesi korporasi.

Tidak hanya kabut asap, pada tahun 2018 Provinsi Riau juga dilanda banjir. Sebaran banjir terdapat di enam kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kampar dan Kota Pekanbaru yang tersebar di 150 Desa/ Kecamatan. Bahkan akibat banjir ini, memakan korban jiwa sebanyak 4 orang yang meninggal dunia.

Sejalan dengan seluruh dampak buruk yang secara langsung atau tidak langsung dirasakan oleh rakyat Riau, kemiskinan yang awalnya dianggap dapat diatasi melalui perizinan dan investasi nyatanya berbanding terbalik. Berdasarkan olahan data dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Riau per Maret 2018 sebesar 500 ribu jiwa. Dari data yang disajikan oleh BPS, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin. Namun penurunan tersebut menyisakan pertanyaan besar, yakni penurunan yang terjadi malah memperlihatkan kesenjangan sekitar dua kali lipat antara sebaran penduduk miskin kota dan sebaran penduduk miskin desa. Hal ini dilihat dengan melakukan olahan data BPS pada Maret 2018 yang memperlihatkan jumlah penduduk miskin di desa sebesar 327 ribu jiwa sedangkan di kota sebesar 174 ribu jiwa, terdapat selisih sebaran penduduk miskin di desa lebih banyak yakni sekitar 153 ribu jiwa. Kemudian dilakukan penghitungan selisih sebaran penduduku miskin di kota dan di desa dalam kurun waktu enam bulan sebelumnya, yakni pada September 2017 dan terdapat selisih 162 ribu jiwa sebaran penduduk miskin di desa lebih banyak.

Pemaparan diatas, mendapat tanggapan pertama dari Dermawan, Kasubdit IV Reskrimsus Polda Riau. Dalam tanggapannya, ia menjelaskan bahwa Polda Riau telah bekerja semaksimal mungkin. Hal ini ditunjukkan adanya penetapan sekitar lebih dari 35 orang tersangka dari 29 kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merespon lambatnya perluasan wilayah kelola bagi rakyat dibandingkan bagi korporasi, disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat setelah diberikan hak kelola. Sedangkan Komisi Yudisial dan Ombudsman merespon dengan memberikan dukungan terkait dengan tata kelola pemerintahan dan pengadilan yang bersih kedepannya. Sejalan dengan respon KY dan Ombudsman, Ridha Saleh, mantan Wakil Ketua Komnas HAM menerangkan perlunya seluruh pihak bersinergi dalam pemenuhan hak hak atas lingkungan hidup, sebab lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak terpisahkan.

Dialog yang bertepatan di tahun politik tersebut juga menjadi wadah diskusi bagi peserta dari berbagai kalangan yang hadir, yang pada intinya menekankan bahwa perlu kerja sama dengan seluruh stakeholder jika ingin menuju keadilan ekologis.

*******

Narahubung

Riko Kurniawan 081371302269

Devi Indriani 082285356253

Silahkan klik DOWNLOAD untuk mengambil bahan Refleksi 2018 Walhi Riau.

SebelumnyaLahan Gambut Dalam Skema Perhutanan Sosial di Provinsi Riau SesudahnyaPemilu Datang, Kabut Asap Mengancam
Bebaskan Bongku, Bebaskan Sakai dari Konsesi PT. Arara Abadi Bebaskan Bongku, Bebaskan Sakai dari Konsesi PT. Arara Abadi
Pekanbaru, 18 Mei 2020. Walhi Riau bersama koalisi pembela hak masyarakat adat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis untuk membebaskan terdakwa Bongku dari dakwaan dan tuntutan pemuntut umum, hal ini...
WALHI Layangkan SURAT TERBUKA Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA WALHI Layangkan SURAT TERBUKA Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Jakarta-Hari ini (6 April 2020),WALHI melayangkan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI, Ketua Fraksi Partai Politik dan Ketua Badan Legislasi DPR RI. Surat ini sebagai bentuk sikap politik WALHI terhadap...
Riau Dibawah Ancaman Asap Dan Wabah Corona Riau Dibawah Ancaman Asap Dan Wabah Corona
Pekanbaru, 2 April 2020. Sepanjang Januari hingga Maret 2020, BPBD Provinsi Riau mencatat lahan yang terbakar mencapai 797,53 ha. Kondisi ini dipicu oleh cuaca kemarau yang ektrim sejak Februari lalu....
Segera Tetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat! Segera Tetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat!
Situasi pandemik Covid-19 di Indonesia berlangsung hampir satu bulan sejak dua orang pasien pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, pada Senin, 2 Maret silam. Empat minggu terakhir, negara dengan segala...
Masyarakat Riau Ajukan Sengketa Informasi terkait Izin Pertambangan di Riau Masyarakat Riau Ajukan Sengketa Informasi terkait Izin Pertambangan di Riau
Pekanbaru, 18 Februari 2020— Salah seorang masyarakat Riau yang di dampingi oleh Walhi Riau mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Riau. Permohonan ini diajukan karena pemerintah dalam hal ini...


TINGGALKAN KOMENTAR