SEKILAS INFO
  • 2 bulan yang lalu - Riau Darurat Asap : Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban
  • 3 bulan yang lalu - tata kota buruk hingga sebabkan banjir tahunan, Walhi Riau dan koalisi sedia payung (KSP) tuntut Walikota bertanggung jawab
  • 4 bulan yang lalu - Perda RTRWP menyalahi aturan dan tida pro rakyat, Walhi ajak masyarakat untuk menolak perda tersebut
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Alternatif Penyelamatan Lingkungan / Bencana Alam / Isu Perkotaan / Kampanye dan Advokasi
Komentar : 0 komentar

Kamis, 04 Juli 2019—Tepat satu minggu pasca aksi pertama, Koalisi Sedia Payung (KSP) mendatangi Gedung DPRD Kota Pekanbaru guna menuntut Firdaus MT selaku Walikota bertanggungjawab terhadap kematian Yeni Riski Purwati akibat terseret derasnya arus kanal saat banjir melanda pada 18 Juni lalu.

Koalisi Sedia Payung (KSP) akan gelar aksi lanjutan pagi ini karena DPRD belum memanggil Walikota Pekanbaru, “Ini bukti bahwa tidak ada sikap yang tegas dari DPRD terhadap Walikota,” Kata Septian, Korlap Aksi. Septian katakan seharusnya Pemerintah Kota sudah menyaipkan program jangka pendek seperti mengajak warga bersama aparat setempat untuk membersihkan saluran parit-parit serta mendata bangunan yang berada di jalan Soebrantas untuk memastikan sumur resapan dan jalur dreinase tidak tertimbun beton.

Terhadap sikap DPRD dan Pemerintah Kota yang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah ini, Koalisi Sedia Payung (KSP) juga memberi karangan bunga yang bertuliskan “Kalian luar biasa menjaga kota ini tetap banjir, cemumut ea pak dari Smart People Pekanbaru” karangan bunga ini adalah pesan semangat dari warga kota kepada DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang konsosten menjaga genangan dan banjir.

Menurut Fandi Rahamn, Deputi Walhi Riau. Pemerintah Kota seharusnya sudah punya peta rawan genangan dan banjir agar masyarakat terhindar dari genangan dan banjir, “Dengan adanya peta rawan genangan dan banjir ini dinas terkait bisa mengambil tindakan langsung dan memastikan tidak ada genagangan lagi,” Kata Fandi Rahman. Selain itu, Pemerintah melalui Dinas PU sudah memetakan aliran air Sungai, anak Sungai dan wilayah pemukiman dengan cara pengecekan ke lokasi.

Implementasi Perda Kota Pekanbaru tentang Sumur Resapan juga tidak dilakukan dengan baik, terlihat dari ketiadaan sumur resapan dibanyak bangunan yang menutup lahannya dengan perkerasan, beton ataupun aspal. Menurut massa, pemerintah harus menindak tegas pemilik bangunan yang tidak taat aturan ini.

Tidak hadirannya Pemerintah dalam penyelesaian genagan dan banjir ini merupakan contoh yang buruk selama dua periode Firdaus pemimpin, “Kealpaan pemerintah Kota Pekanbaru hari ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah Firdaus serius atau tidak menjadi Walikota,” jelas Fandi Rahman, Deputi Direktur Walhi Riau.

Sayang, banyak bangunan kantor pemerintah tidak mencontohkan realisasi dari peraturan yang dibuat tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Pekanbaru.

Bersama dengan ini Koalisi Sedia Payung (KSP) menyampaikan tuntutannya:

1. Walikota harus minta maaf secara terbuka kepada masyarakat Pekanbaru dan keluarga korban yang meninggal akibat banjir.
2. DPRD Kota Pekanbaru memanggil dan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pekanbaru terkait banjir yang terjadi;
3. Meminta DPRD Kota untuk mengaudit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menindak pemilik bangungan yang melanggar aturan.
4. Membentuk tim pansus Tata Ruang Kota
5. Perbaikan drainase secara berkala;
6. Melakukan peremajaan Sungai dan Waduk

Narahubung:
Fandi Rahman:0852-7160-3790
Septian: 0813-4932-3678

 

SebelumnyaBanjir Telan Korban Jiwa, Walikota Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab SesudahnyaRiau Darurat Asap
Perusahaan Yang Di SP3-kan 2016, Masih Membakar Lahan Pada 2019 Perusahaan Yang Di SP3-kan 2016, Masih Membakar Lahan Pada 2019
Walhi Riau bersama masyarakat dari Kabupaten Inhil, Meranti, Siak, Bengkalis dan Kuantan Singingi mendatangi Kantor Polda Riau dengan iringan musik kompang. “Iringan musik kompang ini adalah pertanda bagi pemerintah dan...
Riau Darurat Asap Riau Darurat Asap
Riau Darurat Asap Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban Meningkatnya kabut asap tipis sehingga kualitas udara mencapai kategori sedang hingga tidak sehat dengan Konsentrasi PM10 (83 -162 m3). Berdasarkan...
Pekanbaru “Autopilot”: Walikota dan DPRD Tidak Bekerja Pekanbaru “Autopilot”: Walikota dan DPRD Tidak Bekerja
Kamis, 04 Juli 2019—Tepat satu minggu pasca aksi pertama, Koalisi Sedia Payung (KSP) mendatangi Gedung DPRD Kota Pekanbaru guna menuntut Firdaus MT selaku Walikota bertanggungjawab terhadap kematian Yeni Riski Purwati...
Banjir Telan Korban Jiwa, Walikota Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab Banjir Telan Korban Jiwa, Walikota Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab
Kamis, 27 Juni 2019—Koalisi Sedia Payung (KSP) menuntut Walikota Firdaus MT bertanggung jawab terhadap kematian Yeni Riski Purwati akibat terseret derasnya arus kanal saat banjir melanda pada 18 Juni lalu,...
Walhi Riau Dorong Reforma Agraria dan Penegakan Hukum Sebagai Solusi Persoalan Lingkungan Hidup Walhi Riau Dorong Reforma Agraria dan Penegakan Hukum Sebagai Solusi Persoalan Lingkungan Hidup
Pekanbaru, 05 Mei 2019– Dalam catatan WALHI Riau, 8,7 juta hektar luas daratan Riau, sekitar 63,56%  atau 5.531.223 hektar dikuasai oleh investasi perkebunan kelapa sawit, kehutanan dan pertambangan. Angka dominasi...
Selamatkan Bumi Melayu, Jom Lawan Perda RTRWP Riau Selamatkan Bumi Melayu, Jom Lawan Perda RTRWP Riau
Pekanbaru, 21 April 2019 – Menyambut Hari Bumi Internasional yang jatuh pada Senin, 22 April 2019 beberapa organisasi non-pemerintah di Provinsi Riau bersama masyarakat sipil dan mahasiswa melaksanakan aksi damai...


TINGGALKAN KOMENTAR