SEKILAS INFO
  • 1 minggu yang lalu - Riau Darurat Asap : Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban
  • 1 bulan yang lalu - tata kota buruk hingga sebabkan banjir tahunan, Walhi Riau dan koalisi sedia payung (KSP) tuntut Walikota bertanggung jawab
  • 3 bulan yang lalu - Perda RTRWP menyalahi aturan dan tida pro rakyat, Walhi ajak masyarakat untuk menolak perda tersebut
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Hutan Tanaman Industri / Infografis / Kampanye dan Advokasi / Kebakaran Hutan dan Lahan / Kejahatan Kehutanan / Konflik Lingkungan Hidup / Penegakan Hukum di Sektor Lingkungan Hidup / Praktek Buruk Industri Ekstraktif
Komentar : 0 komentar

Riau Darurat Asap

Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban

Meningkatnya kabut asap tipis sehingga kualitas udara mencapai kategori sedang hingga tidak sehat dengan Konsentrasi PM10 (83 -162 m3). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencaat 13.627 warga terserang ISPA dengan rincian untuk bulan Juli 12.156 warga dan Agustus 1.471 warga, kebanyakan warga menderita gangguan pernapasan, batuk, pilek dan suara sesak.

Dengan meningkatnya penderita ISPA, Sembilan Kabupaten tetapkan status siaga darurat hingga Oktober 2019, diantaranya; Kota Dumai (5.389 pasien), Pekanbaru (703 pasien), Kabupaten Kampar (3255 pasien), Pelalawan (1703 pasien), Rohil (1771 pasien), Bengkalis (387 pasein), Siak (628 pasien), Inhil (59 pasein) dan Meranti (20 pasien).

Kondisi ini diperparah oleh kebakaran di lahan milik beberapa perusahaan dan titik lainnya, Komandan Sub Satgas udara Karhutla Riau,  Jajang Setiawan, mengatakan sudah ada tiga perusahaan yang dilaporkan yaitu; Perusahaan Primatama Rupat (Surya Dumai Grup), Jatim Jaya Perkasa (Teluk Bono II), PT WSSI (Koto Gasib), Seraya Sumber Lestarai (Koto Gasib) dan Langgam Inti Hibrido (Kecamatan Langgam – Pelalawan).

Wahana Lingkungan Hidup Riau menagih janji pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga sesuai pokok-pokok kesepakatan perdamaian Riau, “Dengan meningkatnya jumlah penderita saluran pernapasan, pemerintah segera membuka posko pelayanan kesehatan gratis di tempat keramaian dan melakukan evakuasi ke rumah oksigen bagi balita, ibu hamil dan orang tua di wilayah yang terpapar asap,” kata Riko Kurniawan, Direktu Eksekutif Walhi Riau.

Riko Kurniawan menambahkan, dalam merespon situasi saat ini, pemerintah masih melihat kondisi cuaca. Padahal jika sudah muncul asap seharusnya ada penanganan langsung, serta meneribitkan panduan evakuasi warga tiap kabupaten dan kota di Riau. “Secekil apapun asap harus ada tindakan, jangan menunggu asap sudah tebal,” ujar Riko Kurniawan.

Selain itu, dengan ada temuan dari satgas udara tentang titik api di wilayah perusahaan, Gubernur Riau bersama tim segera melakukan audit dan review teradap perusahaan HTI dan Sawit. “Kita ingin melihat persoalannya mulai dari izin, apakah wilayah kerja perusahan masuk dalam areal gambut dalam atau membuka dalam kawasan hutan,” kata Riko, menurutnya dari hasil audit ini bisa dilakukan tindakan hukum terhadap perusahaan.

Selama ini penegakan hukum kasus karhutla ini minim dari korporasi, “Lebih banyak warga yang di tangkap, mereka membakar lahan kurang dari 10 ha, sedangkan korporasi yang jelas ada temuannya lamban untuk ditindak,” ucap Riko, ia menambahkan pihak Gakkum KLHK juga lamban dalam melakukan tindakan hukum, seharusnya Gakkum lebih progresif karena memiliki kewenangan dan data yang kuat dalam penegakan hukum, “Gakkum di Riau lemah dalam menindak pelaku atau korporasi yang membakar lahan, seharusya mereka yang menjadi contoh.”

Riko menyebutkan, apa yang dilakuakn oleh warga Sungai Tohor dalam menjaga gambut agar tidak terbakar sudah terbukti, ini harusnya pemerintah Riau mengadopsi konsep ini di wilayah gambut lainnya yang bekerja sama dengan masyarakat. “Apa yang dilakukan warga Sungai Tohor membuktikan bahwa pencegakan karhutla di lahan gambut berhasil dan lahan tersebut bisa bermanfaat untuk dikelola bersama,” kata Riko Kurniawan.

SebelumnyaPekanbaru “Autopilot”: Walikota dan DPRD Tidak Bekerja
Riau Darurat Asap Riau Darurat Asap
Riau Darurat Asap Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban Meningkatnya kabut asap tipis sehingga kualitas udara mencapai kategori sedang hingga tidak sehat dengan Konsentrasi PM10 (83 -162 m3). Berdasarkan...
Pekanbaru “Autopilot”: Walikota dan DPRD Tidak Bekerja Pekanbaru “Autopilot”: Walikota dan DPRD Tidak Bekerja
Kamis, 04 Juli 2019—Tepat satu minggu pasca aksi pertama, Koalisi Sedia Payung (KSP) mendatangi Gedung DPRD Kota Pekanbaru guna menuntut Firdaus MT selaku Walikota bertanggungjawab terhadap kematian Yeni Riski Purwati...
Banjir Telan Korban Jiwa, Walikota Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab Banjir Telan Korban Jiwa, Walikota Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab
Kamis, 27 Juni 2019—Koalisi Sedia Payung (KSP) menuntut Walikota Firdaus MT bertanggung jawab terhadap kematian Yeni Riski Purwati akibat terseret derasnya arus kanal saat banjir melanda pada 18 Juni lalu,...
Walhi Riau Dorong Reforma Agraria dan Penegakan Hukum Sebagai Solusi Persoalan Lingkungan Hidup Walhi Riau Dorong Reforma Agraria dan Penegakan Hukum Sebagai Solusi Persoalan Lingkungan Hidup
Pekanbaru, 05 Mei 2019– Dalam catatan WALHI Riau, 8,7 juta hektar luas daratan Riau, sekitar 63,56%  atau 5.531.223 hektar dikuasai oleh investasi perkebunan kelapa sawit, kehutanan dan pertambangan. Angka dominasi...
Selamatkan Bumi Melayu, Jom Lawan Perda RTRWP Riau Selamatkan Bumi Melayu, Jom Lawan Perda RTRWP Riau
Pekanbaru, 21 April 2019 – Menyambut Hari Bumi Internasional yang jatuh pada Senin, 22 April 2019 beberapa organisasi non-pemerintah di Provinsi Riau bersama masyarakat sipil dan mahasiswa melaksanakan aksi damai...
Insiden Serangan Harimau Sumatera dan Catatan Perjalanan Alih Fungsi Kawasan di Indragiri Hilir Insiden Serangan Harimau Sumatera dan Catatan Perjalanan Alih Fungsi Kawasan di Indragiri Hilir
Senin, 04 Maret 2019 – Lagi, seekor Harimau menyerang warga di Provinsi Riau tepatnya di Desa Pungkat, Kecamatan Sungai, Gaung Kabupaten Indragiri Hilir pada 02 Maret 2019 yang lalu. Serangan...


TINGGALKAN KOMENTAR