SEKILAS INFO
  • 1 bulan yang lalu - Riau Darurat Asap : Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban
  • 2 bulan yang lalu - tata kota buruk hingga sebabkan banjir tahunan, Walhi Riau dan koalisi sedia payung (KSP) tuntut Walikota bertanggung jawab
  • 4 bulan yang lalu - Perda RTRWP menyalahi aturan dan tida pro rakyat, Walhi ajak masyarakat untuk menolak perda tersebut
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Alternatif Penyelamatan Lingkungan / Bencana Alam / Hutan Tanaman Industri / Kampanye dan Advokasi / Kebakaran Hutan dan Lahan / Kejahatan Kehutanan / Penegakan Hukum di Sektor Lingkungan Hidup
Komentar : 0 komentar

Walhi Riau bersama masyarakat dari Kabupaten Inhil, Meranti, Siak, Bengkalis dan Kuantan Singingi mendatangi Kantor Polda Riau dengan iringan musik kompang. “Iringan musik kompang ini adalah pertanda bagi pemerintah dan penegakan hukum untuk tidak main-main dengan penegakan hukum khususnya kasus karhutla ini,” Kata koordinator aksi, AHlul Fadli.

Menurut Ahlul kedatangan Walhi Riau dan rombongan untuk mendesak Kapolda menuntaskan penyelesaikan perkara karhutla yang sampai saat ini hanya satu korporasi yang jadi tersangka. “Kita bersama masyarakat, mewakili korban asap akibat pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan, mendatangi Polda Riau untuk komit dalam penyelesaian kasus karhutla hingga tuntas.”

Selain itu, Walhi Riau juga memberikan laporan hasil temuan di lapangan menemukan, masih ada titik api di wilayah perusahaan yang membakar lahan pada tahun 2015 lalu. “Faktanya sama, perusahaan yang di SP3 masih membakar lahan tapi kenapa proses hukumnya tidak lanjut sekarang,” ujar Ahlul Fadli. Ia menambahkan, dengan temuan ini membuktikan perusahaan sudah gagal dalam pengelolaan lahan. Pemerintah segera melakukan audit perizinan bagi perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan dan untuk lahan milik perusahaan dikembalikan pada masyarakat untuk dikelola dengan komunal. “Penguasaan ruang kelola harus milik masyarakat, agar lahan terjaga dan lestari.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkunjung ke Provinsi Riau melakukan peninjauan lahan terbakar melalui udara ke beberapa daerah diataranya, kabupaten Indreagiri Hulu, Indragiri Hilir dan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Pelalawan (12/08/2019). “Namun kedatangan mereka tidak memberikan dampak terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang membakar lahan,” Sebut Ahlul Fadli.

Laporan Wahi menyebutkan, PT Sumatera Riang Lestari (Bengkalis, Inhil dan Meranti), Siak Raya Timber (Pelalawan) dan Dexter Timber Perkasa Indonesia (Rohil) yang dihentikan kasusnya pada 2016 sampai saat ditemukan titik api dalam kawasan. “Panglima, Kapolri dan Menteri KLHK harusnya mengecek perusahaan tersebut karena hingga saat ini wilayahnya masih terbakar,” ujar Ahlul Fadli.

Temuan komandan Sub Satgas udara Karhutla Riau, Jajang Setiawan, mengatakan sudah ada tiga perusahaan yang dilaporkan yaitu; Perusahaan Primatama Rupat (Surya Dumai Grup), Jatim Jaya Perkasa (Teluk Bono II), PT WSSI (Koto Gasib), Seraya Sumber Lestarai (Koto Gasib) dan Langgam Inti Hibrido (Kecamatan Langgam – Pelalawan). “Dengan temuan ini sudah bisa jadi landasan Polda Riau untuk memproses korporasi, apa lagi PT WSSI dan JJP sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya,” kata Ahlul Fadli.

Ahlul menambahkan pihak Gakkum KLHK juga lamban dalam melakukan tindakan hukum, seharusnya Gakkum lebih progresif karena kasus memiliki kewenangan dan data yang kuat dalam penegakan hukum, “Gakkum di Riau lemah dalam menindak pelaku atau korporasi yang membakar lahan, seharusnya mereka yang menjadi contoh.”

“Laporan dari Walhi Riau ke Kapolda hari ini akan kita pantau perkembangannya, jika tidak ada progress kita akan melakukan aksi lanjutan,” tutup Ahlul Fadli.

SebelumnyaRiau Darurat Asap
Perusahaan Yang Di SP3-kan 2016, Masih Membakar Lahan Pada 2019 Perusahaan Yang Di SP3-kan 2016, Masih Membakar Lahan Pada 2019
Walhi Riau bersama masyarakat dari Kabupaten Inhil, Meranti, Siak, Bengkalis dan Kuantan Singingi mendatangi Kantor Polda Riau dengan iringan musik kompang. “Iringan musik kompang ini adalah pertanda bagi pemerintah dan...
Riau Darurat Asap Riau Darurat Asap
Riau Darurat Asap Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban Meningkatnya kabut asap tipis sehingga kualitas udara mencapai kategori sedang hingga tidak sehat dengan Konsentrasi PM10 (83 -162 m3). Berdasarkan...
Pekanbaru “Autopilot”: Walikota dan DPRD Tidak Bekerja Pekanbaru “Autopilot”: Walikota dan DPRD Tidak Bekerja
Kamis, 04 Juli 2019—Tepat satu minggu pasca aksi pertama, Koalisi Sedia Payung (KSP) mendatangi Gedung DPRD Kota Pekanbaru guna menuntut Firdaus MT selaku Walikota bertanggungjawab terhadap kematian Yeni Riski Purwati...
Banjir Telan Korban Jiwa, Walikota Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab Banjir Telan Korban Jiwa, Walikota Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab
Kamis, 27 Juni 2019—Koalisi Sedia Payung (KSP) menuntut Walikota Firdaus MT bertanggung jawab terhadap kematian Yeni Riski Purwati akibat terseret derasnya arus kanal saat banjir melanda pada 18 Juni lalu,...
Walhi Riau Dorong Reforma Agraria dan Penegakan Hukum Sebagai Solusi Persoalan Lingkungan Hidup Walhi Riau Dorong Reforma Agraria dan Penegakan Hukum Sebagai Solusi Persoalan Lingkungan Hidup
Pekanbaru, 05 Mei 2019– Dalam catatan WALHI Riau, 8,7 juta hektar luas daratan Riau, sekitar 63,56%  atau 5.531.223 hektar dikuasai oleh investasi perkebunan kelapa sawit, kehutanan dan pertambangan. Angka dominasi...
Selamatkan Bumi Melayu, Jom Lawan Perda RTRWP Riau Selamatkan Bumi Melayu, Jom Lawan Perda RTRWP Riau
Pekanbaru, 21 April 2019 – Menyambut Hari Bumi Internasional yang jatuh pada Senin, 22 April 2019 beberapa organisasi non-pemerintah di Provinsi Riau bersama masyarakat sipil dan mahasiswa melaksanakan aksi damai...


TINGGALKAN KOMENTAR