SEKILAS INFO
  • 1 bulan yang lalu - Sengketa Uji Akses Tambang : Walhi menyayangkan sikap PPID Riau yang menyatakan Peta dan AMDAL adalah dokumen dikecualikan
  • 7 bulan yang lalu - Riau Darurat Asap : Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban
  • 9 bulan yang lalu - tata kota buruk hingga sebabkan banjir tahunan, Walhi Riau dan koalisi sedia payung (KSP) tuntut Walikota bertanggung jawab
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Energi Kotor / Ruang Media / Siaran Pers
Komentar : 0 komentar

Pekanbaru, 18 Februari 2020— Salah seorang masyarakat Riau yang di dampingi oleh Walhi Riau mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Riau. Permohonan ini diajukan karena pemerintah dalam hal ini dinas komunikasi dan informasi dan statistik provinsi Riau selaku pejabat informasi dan dokumentasi (PPID) tidak memberikan tanggapan yang baik ketika Walhi Riau meminta informasi dokumen daftar rinci izin pertambangan di Riau.

Sebelumnya, Walhi Riau telah melayangkan surat permohonan informasi kepada PPID Provinsi pada 6 Februari lalu, namun PPID hanya memberikan sebagian informasi yang diminta. Setelah melakukan pertemuan dan tidak menemukan titik temu, Walhi Riau mengajukan sengketa informasi.

Agenda sidang kali ini pemeriksaan awal, seperti biodata pemohon dan termohon. Pada pemeriksaan tersebut majelis hakim pertanyakan maksud pemohon untuk informasi yang diminta, “Kenapa pihak pemohon meminta informasi tentang izin pertambangan ini,” kata hakim ketua, Zufra Irwan. “Kita sebagai perwakilan masyarakat sipil meminta data untuk melengkapi kajian terkait isu pertambangan,” jawab, Uli Situmorang selaku pihak pemohon.

Menurut Uli, data tersebut termasuk dalam informasi publik dan kami bisa mengakses data tersebut. Namun pihak PPID menyanggah hal tersebut, menurut mereka data yang diminta tidak semua bisa diakses, “Kita melihat surat permohonan dan sudah memberikan datanya, untuk yang tidak bisa karena di kecualikan,” kata perwakilan PPID Provinsi Riau.

Mendengar hal tersebut, majelis hakim meminta kepada PPIP landasan hukum terkait data yang di kecualikan, “Data tersebut terbuka untuk umum, kita sudah buat surat edarannya mungkin bisa dibaca kembali,” kata hakim anggota, Jonny Setiawan Mundung. Majelis hakim menjadwalkan persidangan selanjutnya dengan agenda mediasi kedua pihak dengan waktu yang belum di tentukan.

SebelumnyaHari Lahan Basah Sedunia, Walhi Riau Darurat Karhutla Dan Abrasi
Masyarakat Riau Ajukan Sengketa Informasi terkait Izin Pertambangan di Riau Masyarakat Riau Ajukan Sengketa Informasi terkait Izin Pertambangan di Riau
Pekanbaru, 18 Februari 2020— Salah seorang masyarakat Riau yang di dampingi oleh Walhi Riau mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Riau. Permohonan ini diajukan karena pemerintah dalam hal ini...
Hari Lahan Basah Sedunia, Walhi Riau Darurat Karhutla Dan Abrasi Hari Lahan Basah Sedunia, Walhi Riau Darurat Karhutla Dan Abrasi
Pekanbaru, 2 Februari 2020. Jelang memasuki musim kemarau Panjang, Walhi Riau mengadakan peringatan Hari Lahan Basah Sedunia atau World Wetlands Day di Kawasan Car Free Day Jalan Sudirman dan RTH...
Perusahaan Yang Di SP3-kan 2016, Masih Membakar Lahan Pada 2019 Perusahaan Yang Di SP3-kan 2016, Masih Membakar Lahan Pada 2019
Walhi Riau bersama masyarakat dari Kabupaten Inhil, Meranti, Siak, Bengkalis dan Kuantan Singingi mendatangi Kantor Polda Riau dengan iringan musik kompang. “Iringan musik kompang ini adalah pertanda bagi pemerintah dan...
Riau Darurat Asap Riau Darurat Asap
Riau Darurat Asap Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban Meningkatnya kabut asap tipis sehingga kualitas udara mencapai kategori sedang hingga tidak sehat dengan Konsentrasi PM10 (83 -162 m3). Berdasarkan...
Pekanbaru “Autopilot”: Walikota dan DPRD Tidak Bekerja Pekanbaru “Autopilot”: Walikota dan DPRD Tidak Bekerja
Kamis, 04 Juli 2019—Tepat satu minggu pasca aksi pertama, Koalisi Sedia Payung (KSP) mendatangi Gedung DPRD Kota Pekanbaru guna menuntut Firdaus MT selaku Walikota bertanggungjawab terhadap kematian Yeni Riski Purwati...
Banjir Telan Korban Jiwa, Walikota Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab Banjir Telan Korban Jiwa, Walikota Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab
Kamis, 27 Juni 2019—Koalisi Sedia Payung (KSP) menuntut Walikota Firdaus MT bertanggung jawab terhadap kematian Yeni Riski Purwati akibat terseret derasnya arus kanal saat banjir melanda pada 18 Juni lalu,...


TINGGALKAN KOMENTAR