SEKILAS INFO
  • 4 bulan yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
  • 5 bulan yang lalu - Sengketa Uji Akses Tambang : Walhi menyayangkan sikap PPID Riau yang menyatakan Peta dan AMDAL adalah dokumen dikecualikan
  • 11 bulan yang lalu - Riau Darurat Asap : Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Alternatif Penyelamatan Lingkungan / Bencana Alam / Isu Perkotaan / Kampanye dan Advokasi
Komentar : 0 komentar

Kamis, 04 Juli 2019—Tepat satu minggu pasca aksi pertama, Koalisi Sedia Payung (KSP) mendatangi Gedung DPRD Kota Pekanbaru guna menuntut Firdaus MT selaku Walikota bertanggungjawab terhadap kematian Yeni Riski Purwati akibat terseret derasnya arus kanal saat banjir melanda pada 18 Juni lalu.

Koalisi Sedia Payung (KSP) akan gelar aksi lanjutan pagi ini karena DPRD belum memanggil Walikota Pekanbaru, “Ini bukti bahwa tidak ada sikap yang tegas dari DPRD terhadap Walikota,” Kata Septian, Korlap Aksi. Septian katakan seharusnya Pemerintah Kota sudah menyaipkan program jangka pendek seperti mengajak warga bersama aparat setempat untuk membersihkan saluran parit-parit serta mendata bangunan yang berada di jalan Soebrantas untuk memastikan sumur resapan dan jalur dreinase tidak tertimbun beton.

Terhadap sikap DPRD dan Pemerintah Kota yang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah ini, Koalisi Sedia Payung (KSP) juga memberi karangan bunga yang bertuliskan “Kalian luar biasa menjaga kota ini tetap banjir, cemumut ea pak dari Smart People Pekanbaru” karangan bunga ini adalah pesan semangat dari warga kota kepada DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang konsosten menjaga genangan dan banjir.

Menurut Fandi Rahamn, Deputi Walhi Riau. Pemerintah Kota seharusnya sudah punya peta rawan genangan dan banjir agar masyarakat terhindar dari genangan dan banjir, “Dengan adanya peta rawan genangan dan banjir ini dinas terkait bisa mengambil tindakan langsung dan memastikan tidak ada genagangan lagi,” Kata Fandi Rahman. Selain itu, Pemerintah melalui Dinas PU sudah memetakan aliran air Sungai, anak Sungai dan wilayah pemukiman dengan cara pengecekan ke lokasi.

Implementasi Perda Kota Pekanbaru tentang Sumur Resapan juga tidak dilakukan dengan baik, terlihat dari ketiadaan sumur resapan dibanyak bangunan yang menutup lahannya dengan perkerasan, beton ataupun aspal. Menurut massa, pemerintah harus menindak tegas pemilik bangunan yang tidak taat aturan ini.

Tidak hadirannya Pemerintah dalam penyelesaian genagan dan banjir ini merupakan contoh yang buruk selama dua periode Firdaus pemimpin, “Kealpaan pemerintah Kota Pekanbaru hari ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah Firdaus serius atau tidak menjadi Walikota,” jelas Fandi Rahman, Deputi Direktur Walhi Riau.

Sayang, banyak bangunan kantor pemerintah tidak mencontohkan realisasi dari peraturan yang dibuat tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Pekanbaru.

Bersama dengan ini Koalisi Sedia Payung (KSP) menyampaikan tuntutannya:

1. Walikota harus minta maaf secara terbuka kepada masyarakat Pekanbaru dan keluarga korban yang meninggal akibat banjir.
2. DPRD Kota Pekanbaru memanggil dan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pekanbaru terkait banjir yang terjadi;
3. Meminta DPRD Kota untuk mengaudit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menindak pemilik bangungan yang melanggar aturan.
4. Membentuk tim pansus Tata Ruang Kota
5. Perbaikan drainase secara berkala;
6. Melakukan peremajaan Sungai dan Waduk

Narahubung:
Fandi Rahman:0852-7160-3790
Septian: 0813-4932-3678

 

SebelumnyaBanjir Telan Korban Jiwa, Walikota Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab SesudahnyaRiau Darurat Asap
Kapolda Riau Harus Usut Tuntas Pelaku Teror Terhadap Mahasiswa Aksi Solidaritas Bongku Kapolda Riau Harus Usut Tuntas Pelaku Teror Terhadap Mahasiswa Aksi Solidaritas Bongku
Pekanbaru, 15 Juni 2020—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru mendampingi korban ancaman dan intimidasi aksi solidaritas Bongku melalui media elektronik untuk melaporkan kejadian ke Reskrimsus Polda Riau, LBH Pekanbaru melakukan laporan...
Bongku Bebas di Tengah Covid-19 Bongku Bebas di Tengah Covid-19
Pekanbaru, 12 Juni 2020— Koalisi Masyarakat Adat untuk Hutan dan Tanah memberikan keterangan terkait pembebasan Bongku oleh Lapas kelas II Bengkalis. Bongku Bin Jelodan dinyatakan bebas pada 10 Juni 2020...
Kepala Dinas Lhk Yang Baru Harus Bebas Dari Relasi Korporasi Kepala Dinas Lhk Yang Baru Harus Bebas Dari Relasi Korporasi
Pekanbaru, 9 Juni 2020– Walhi Riau dan Jikalahari mendesak Gubernur Riau Syamsuar untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan menghentikan korupsi kehutanan di Riau. Sehari setelah dilantik menjadi Gubernur Riau, Syamsuar menerbitkan...
Bebaskan Bongku, Bebaskan Sakai dari Konsesi PT. Arara Abadi Bebaskan Bongku, Bebaskan Sakai dari Konsesi PT. Arara Abadi
Pekanbaru, 18 Mei 2020. Walhi Riau bersama koalisi pembela hak masyarakat adat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis untuk membebaskan terdakwa Bongku dari dakwaan dan tuntutan pemuntut umum, hal ini...
WALHI Layangkan SURAT TERBUKA Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA WALHI Layangkan SURAT TERBUKA Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Jakarta-Hari ini (6 April 2020),WALHI melayangkan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI, Ketua Fraksi Partai Politik dan Ketua Badan Legislasi DPR RI. Surat ini sebagai bentuk sikap politik WALHI terhadap...


TINGGALKAN KOMENTAR