SEKILAS INFO
  • 4 bulan yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
  • 5 bulan yang lalu - Sengketa Uji Akses Tambang : Walhi menyayangkan sikap PPID Riau yang menyatakan Peta dan AMDAL adalah dokumen dikecualikan
  • 11 bulan yang lalu - Riau Darurat Asap : Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Energi Kotor / Ruang Media / Siaran Pers
Komentar : 0 komentar

Pekanbaru, 18 Februari 2020— Salah seorang masyarakat Riau yang di dampingi oleh Walhi Riau mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Riau. Permohonan ini diajukan karena pemerintah dalam hal ini dinas komunikasi dan informasi dan statistik provinsi Riau selaku pejabat informasi dan dokumentasi (PPID) tidak memberikan tanggapan yang baik ketika Walhi Riau meminta informasi dokumen daftar rinci izin pertambangan di Riau.

Sebelumnya, Walhi Riau telah melayangkan surat permohonan informasi kepada PPID Provinsi pada 6 Februari lalu, namun PPID hanya memberikan sebagian informasi yang diminta. Setelah melakukan pertemuan dan tidak menemukan titik temu, Walhi Riau mengajukan sengketa informasi.

Agenda sidang kali ini pemeriksaan awal, seperti biodata pemohon dan termohon. Pada pemeriksaan tersebut majelis hakim pertanyakan maksud pemohon untuk informasi yang diminta, “Kenapa pihak pemohon meminta informasi tentang izin pertambangan ini,” kata hakim ketua, Zufra Irwan. “Kita sebagai perwakilan masyarakat sipil meminta data untuk melengkapi kajian terkait isu pertambangan,” jawab, Uli Situmorang selaku pihak pemohon.

Menurut Uli, data tersebut termasuk dalam informasi publik dan kami bisa mengakses data tersebut. Namun pihak PPID menyanggah hal tersebut, menurut mereka data yang diminta tidak semua bisa diakses, “Kita melihat surat permohonan dan sudah memberikan datanya, untuk yang tidak bisa karena di kecualikan,” kata perwakilan PPID Provinsi Riau.

Mendengar hal tersebut, majelis hakim meminta kepada PPIP landasan hukum terkait data yang di kecualikan, “Data tersebut terbuka untuk umum, kita sudah buat surat edarannya mungkin bisa dibaca kembali,” kata hakim anggota, Jonny Setiawan Mundung. Majelis hakim menjadwalkan persidangan selanjutnya dengan agenda mediasi kedua pihak dengan waktu yang belum di tentukan.

SebelumnyaHari Lahan Basah Sedunia, Walhi Riau Darurat Karhutla Dan Abrasi SesudahnyaSegera Tetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat!
Kapolda Riau Harus Usut Tuntas Pelaku Teror Terhadap Mahasiswa Aksi Solidaritas Bongku Kapolda Riau Harus Usut Tuntas Pelaku Teror Terhadap Mahasiswa Aksi Solidaritas Bongku
Pekanbaru, 15 Juni 2020—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru mendampingi korban ancaman dan intimidasi aksi solidaritas Bongku melalui media elektronik untuk melaporkan kejadian ke Reskrimsus Polda Riau, LBH Pekanbaru melakukan laporan...
Bongku Bebas di Tengah Covid-19 Bongku Bebas di Tengah Covid-19
Pekanbaru, 12 Juni 2020— Koalisi Masyarakat Adat untuk Hutan dan Tanah memberikan keterangan terkait pembebasan Bongku oleh Lapas kelas II Bengkalis. Bongku Bin Jelodan dinyatakan bebas pada 10 Juni 2020...
Kepala Dinas Lhk Yang Baru Harus Bebas Dari Relasi Korporasi Kepala Dinas Lhk Yang Baru Harus Bebas Dari Relasi Korporasi
Pekanbaru, 9 Juni 2020– Walhi Riau dan Jikalahari mendesak Gubernur Riau Syamsuar untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan menghentikan korupsi kehutanan di Riau. Sehari setelah dilantik menjadi Gubernur Riau, Syamsuar menerbitkan...
Bebaskan Bongku, Bebaskan Sakai dari Konsesi PT. Arara Abadi Bebaskan Bongku, Bebaskan Sakai dari Konsesi PT. Arara Abadi
Pekanbaru, 18 Mei 2020. Walhi Riau bersama koalisi pembela hak masyarakat adat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis untuk membebaskan terdakwa Bongku dari dakwaan dan tuntutan pemuntut umum, hal ini...
WALHI Layangkan SURAT TERBUKA Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA WALHI Layangkan SURAT TERBUKA Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Jakarta-Hari ini (6 April 2020),WALHI melayangkan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI, Ketua Fraksi Partai Politik dan Ketua Badan Legislasi DPR RI. Surat ini sebagai bentuk sikap politik WALHI terhadap...


TINGGALKAN KOMENTAR