SEKILAS INFO
  • 11 bulan yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 11 bulan yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 1 tahun yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Bencana Alam / Hutan Tanaman Industri / Kampanye dan Advokasi / Kebakaran Hutan dan Lahan / Kejahatan Kehutanan / Konflik Lingkungan Hidup / Ruang Media / Siaran Pers
Komentar : 0 komentar

Pekanbaru, 10 September 2020–Koalisi Selamatkan Hutan dan Lingkungan Hidup Riau menuntut Gubernur Riau untuk merealisasikan kebijakan Riau Hijau yang digadang-gadang sejak pencalonan pada Pilkada 27 Juni 2018. Bahkan Syamsuar sehari setelah dilantik menjadi Gubernur Riau menegaskan penyusunan konsep Riau Hijau dengan partisipasi masyarakat dalam 100 hari menjabat.

Perlu langkah cepat dan tegas karena masih banyak tugas yang tertunda, diantaranya: aspek penegakkan hukum, pemulihan ekosistem gambut, mengembalikan wilayah kelola rakyat yang dirampas korporasi, “1,5 tahun Syamsuar menjabat sebagai Gubernur Riau, kebijakan Riau Hijau masih bualan semata tanpa kebijakan, bahkan sekadar perencanaan dan pelaksanaan yang konkret,” kata Ahlul Fadli, Staf kampanye dan advokasi Walhi Riau.

Bahkan, setelah terjadi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2019 lalu Syamsuar tak juga menggesa kebijakan Riau Hijau. Padahal bencana asap tersebut disebabkan karhutla yang dahsyat seluas 90.550 hektar. Dampaknya pun tak main-main, 3 orang meninggal dunia diduga terpapar asap, lebih dari 300 ribu orang sakit ISPA, sekolah dan universitas diliburkan dan penerbangan terganggu. “Riau Hijau mestinya dapat menjadi solusi untuk perbaikan hutan, gambut dan lingkungan di Riau yang telah rusak untuk menghentikan bencana karhutla, yang terjadi setiap tahun,” kata Ahlul Fadli.

Adapun terobosan yang pernah dilakukan, khususnya saat awal menjabat seperti; pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan/Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Nomor: Kpts.911/VIII/2019 pada 2 Agustus 2019. Menjadikan tema ulang tahun Provinsi Riau ke 62, Riau Hijau dan Bermartabat. Instruksi melalui surat edaran No. 335/SE/2019 tentang Penanggulangan karhutla kepada seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Riau pada 20 September 2019.

Juga revisi SK POKJA PPS dan target perhutanan sosial. Lalu mengusulkan penanggulangan abrasi di tiga pulau yaitu, Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis (Kabupaten Bengkalis) serta Pulau Rangsang (Kabupaten Kepulauan Meranti) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Kebijakan 1,5 tahun ini masih bersifat simbolis dan belum memiliki dampak di lapangan. “kebijakan yang di klaim sebagai kebijakan Riau Hijau masih parsial, simbolis dan belum memiliki dampak di lapangan. Riau hijau harus muncul sebagai kebijakan yang terencana dan persoalan ril di lapangan harus menjadi objeknya,” kata Aldo, Staf kampanye Jikalahari.

Saat ini, memasuki fase paling kritis musim kemarau dan peluang terjadinya karhutla di lahan gambut. Syamsuar harus bersiap mencegah terjadinya karhutla, agar bencana asap tak terulang. Termasuk menyelesaikan persoalan hulunya. “Harus disiapkan betul penyelesaian persoalan karhutla di Riau, bukan hanya berbual saat asap sudah mengepung Riau,” kata Aldo, “komitmen Riau Hijau harusnya mampu menjadi solusi permanen rusaknya hutan dan lingkungan hidup kita, termasuk bencana asap. Itu kalau Riau Hijau bukan cuma bual kosong saja.”

Koalisi Selamatkan Hutan dan Lingkungan Hidup Riau (Jikalahari-Walhi Riau)

Aldo-Jikalahari (0812 6111 6340)

Ahlul Fadli-Walhi Riau (0852-7129-0622)

Be Sociable, Share!
SebelumnyaMenagih Kebijakan Korektif Kebun Kayu Di Areal Kerja Hutan Tanaman Industri SesudahnyaBawas MA dan KY Patut Beri Sanksi pada Tiga Hakim yang Bebaskan Suheri Terta
ZENZI SUHADI NAHKODA BARU KAPAL WALHI ZENZI SUHADI NAHKODA BARU KAPAL WALHI
Siaran Pers WALHI 22 SEPT 2021 Seperti logo PNLH XIII-Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nahkoda yang tepat dibutuhkan mengarungi hambatan ombak dalam upaya perlindungan Lingkungan Hidup dan...
Dari Hulu Ke Hilir Persoalan Sampah Pekanbaru Belum Selesai Dari Hulu Ke Hilir Persoalan Sampah Pekanbaru Belum Selesai
Pekanbaru, 25 Agustus 2021. Koalisi Sapu Bersih desak Polda dan Kejati Riau untuk tetap memporses kasus dugaan kelalaian pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, pasalnya buruknya pengelolaan sampah sudah dirasakan oleh...
Polda Riau Segera Selesaikan Kasus Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru Polda Riau Segera Selesaikan Kasus Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru
Pekanbaru, 11 Juli 2021. Terhitung sudah 3 bulan sejak penetapan tersangka kasus pidana pengelolaan sampah kota Pekanbaru, namun belum menunjukkan perkembangan. Koalisi Sapu Bersih mendesak Direktur Reserse dan Kriminal Umum...
Hari Jadi Kota Pekanbaru 237,  Pemerintah Belum Bisa Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan Hari Jadi Kota Pekanbaru 237, Pemerintah Belum Bisa Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan
Pekanbaru, 23 Juni 2021. Koalisi Sapu Bersih (KSB) memberikan komentar kepada Walikota Pekanbaru, Firdaus saat memberikan sambutan sempena hari jadi kota Pekanbaru ke 327 pada rabu (23/6). Koalisi Sapu Bersih...
Grasi Desak Kembalikan Hak Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Grasi Desak Kembalikan Hak Pegawai KPK yang Dinonaktifkan
Pekanbaru, 25 Mei 2021—Gerakan Riau Antikorupsi (Grasi) mendesak Ketua KPK Firli Bahuri, mengaktifkan kembali 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Keputusan itu harus segera dikeluarkan,...
Warga Layangkan Somasi Soal Sampah Plastik Ke Walikota Pekanbaru Warga Layangkan Somasi Soal Sampah Plastik Ke Walikota Pekanbaru
Rabu, 31 Maret 2020, Koalisi Sapu Bersih, yang terdiri dari WALHI Riau dan LBH Pekanbaru melayangkan surat somasi kepada Walikota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta DPRD Kota Pekanbaru...


TINGGALKAN KOMENTAR