SEKILAS INFO
  • 11 bulan yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 11 bulan yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 1 tahun yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Alternatif Penyelamatan Lingkungan / Hutan Tanaman Industri / Kampanye dan Advokasi / Kebakaran Hutan dan Lahan / Kejahatan Kehutanan / Konflik Lingkungan Hidup / Ruang Media / Siaran Pers
Komentar : 0 komentar

Jakarta, 4 Oktober 2020 –  Hutan Tanaman Industri (HTI), sebuah framing diksi untuk kegiatan industri esktraktif yang seolah ramah lingkungan. Aktivitas industri ini malah mengalih-fungsikan hutan alam menjadi kebun kayu monokultur skala besar. Seharusnya, HTI tidak patut dipersamakan dengan hutan. Walaupun lokasinya berada di kawasan hutan dan sama-sama terlihat hijau jika dipotret dari ketinggian. Hutan Tanaman Industri, bagaimana pun tetap saja kebun kayu. Siklus operasinya adalah menebang hutan alam, menanam kayu monokultur, tebang, tanam, tebang lagi, begitu seterusnya. Siklus ini hanya sekadar melayani kebutuhan bahan baku industri pulp and paper. Dan bukan melayani kebutuhan masyarakat sekitar.

Kegiatan industri kebun kayu telah meluluhlantahkan hutan alam dan tatanan kehidupan lokal, khususnya masyarakat adat, di banyak sekali tempat. Legalitas kegiatan tersebut, berasal dari beberapa lembar kertas yang ditandatangani menteri. Itulah yang kemudian menjadi legalitas perusahaan untuk menggusur, merampas, dan menggerakkkan hukum secara represif dengan mengkriminalisasi masyarakat. Salah satu contohnya terjadi di Riau. Di sana terdapat konflik berkepanjangan antara Masyarakat Adat Sakai vs PT. Arara Abadi. Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1996 dan masing berlangsung sampai saat ini. Dan film singkat bertajuk Rampas (2020) ini, coba memotret praktik buruk industri kebun kayu. Terutama dalam menghancurkan keanakaragaman hayati dan daulat masyarakat adat Sakai.

“Bagi WALHI, film ini menjadi alat untuk mengingatkan negara dan publik bahwa janji manis investasi ternyata berbuah pahit bagi masyarakat adat Sakai. Janji kebijakan korektif sektor kehutanan tidak sampai di wilayah adat Sakai, bahkan terhadap masyarakat adat dan lokal lainnya” sebut Nur Hidayati, Direktur WALHI.

Dominasi perizinan kebun kayu atas kawasan hutan Indonesia dapat dilihat dari luas areal kerjanya. Kini sudah mencapai sekitar 11 juta hektar. Luas izin kebun kayu ini, setara dengan 20 kali luas Pulau Bali atau setara dengan 154 kali luas Negara Singapura. Dominasinya terhadap kawasan hutan, menempati posisi kedua setelah perizinan Hak Pengusahaan Hutan (tebang kayu alam).

Luas perizinan kebun kayu meninggalkan jauh capaian akses legal rakyat di kawasan hutan. Terhitung sejak 24 Juni 2020, capaian implementasi kebijakan atau program perhutanan sosial hanya mencapai 4.194.689 hektar. Apabila dibandingkan dengan total penguasaaan korporasi atas kawasan hutan Indonesia, angka capaian perhutanan sosial jauh tertinggal. Sebab saat ini sekitar 33.448.501, 37 hektar telah dibebankan perizinan.

“Dominasi penguasaan kawasan hutan Indonesia oleh korporasi merupakan akar persoalan langgengnya konflik dan hilangnya tutupan hutan Indonesia. Fakta ketimpangan ini diakui secara tegas oleh negara dalam konsideran TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sayangnya, solusi menyelesaikan persoalan ini malah dilakukan dengan cara mendorong pengesahaan RUU Cipta Kerja omnibus law. RUU yang secara substansi malah melanggengkan dominasi korporasi dan menaruh lingkungan hidup Indonesia dalam ancaman kehancuran,” tutup Nur Hidayati.

Narahubung:

  • Ode Rakhman (081356208763)
  • Even Sembiring (085271897255)
Be Sociable, Share!
SebelumnyaBawas MA dan KY Patut Beri Sanksi pada Tiga Hakim yang Bebaskan Suheri Terta SesudahnyaTim GTRA Jadi Modal Untuk Penyelesaian Konflik di Kabupaten Siak
ZENZI SUHADI NAHKODA BARU KAPAL WALHI ZENZI SUHADI NAHKODA BARU KAPAL WALHI
Siaran Pers WALHI 22 SEPT 2021 Seperti logo PNLH XIII-Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nahkoda yang tepat dibutuhkan mengarungi hambatan ombak dalam upaya perlindungan Lingkungan Hidup dan...
Dari Hulu Ke Hilir Persoalan Sampah Pekanbaru Belum Selesai Dari Hulu Ke Hilir Persoalan Sampah Pekanbaru Belum Selesai
Pekanbaru, 25 Agustus 2021. Koalisi Sapu Bersih desak Polda dan Kejati Riau untuk tetap memporses kasus dugaan kelalaian pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, pasalnya buruknya pengelolaan sampah sudah dirasakan oleh...
Polda Riau Segera Selesaikan Kasus Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru Polda Riau Segera Selesaikan Kasus Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru
Pekanbaru, 11 Juli 2021. Terhitung sudah 3 bulan sejak penetapan tersangka kasus pidana pengelolaan sampah kota Pekanbaru, namun belum menunjukkan perkembangan. Koalisi Sapu Bersih mendesak Direktur Reserse dan Kriminal Umum...
Hari Jadi Kota Pekanbaru 237,  Pemerintah Belum Bisa Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan Hari Jadi Kota Pekanbaru 237, Pemerintah Belum Bisa Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan
Pekanbaru, 23 Juni 2021. Koalisi Sapu Bersih (KSB) memberikan komentar kepada Walikota Pekanbaru, Firdaus saat memberikan sambutan sempena hari jadi kota Pekanbaru ke 327 pada rabu (23/6). Koalisi Sapu Bersih...
Grasi Desak Kembalikan Hak Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Grasi Desak Kembalikan Hak Pegawai KPK yang Dinonaktifkan
Pekanbaru, 25 Mei 2021—Gerakan Riau Antikorupsi (Grasi) mendesak Ketua KPK Firli Bahuri, mengaktifkan kembali 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Keputusan itu harus segera dikeluarkan,...
Warga Layangkan Somasi Soal Sampah Plastik Ke Walikota Pekanbaru Warga Layangkan Somasi Soal Sampah Plastik Ke Walikota Pekanbaru
Rabu, 31 Maret 2020, Koalisi Sapu Bersih, yang terdiri dari WALHI Riau dan LBH Pekanbaru melayangkan surat somasi kepada Walikota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta DPRD Kota Pekanbaru...


TINGGALKAN KOMENTAR