SEKILAS INFO
  • 3 bulan yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 3 bulan yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 10 bulan yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Kampanye dan Advokasi / Kebakaran Hutan dan Lahan / Penegakan Hukum di Sektor Lingkungan Hidup / Ruang Media / Siaran Pers
Komentar : 0 komentar

Pekanbaru, 17 Desember 2020—WALHI Riau apresiasi majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang di ajukan PT Nasional Sago Prima (NSP) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Kep. Meranti, Provinsi Riau. Putusan tersebut ditolak oleh Ketua Majelis PK, I Gusti Agung Sumanatha dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan Yakup Ginting.

Direktur Eksekutif WALHI Riau, Riko Kurniawan, mengatakan putusan ini bukan akhir dari penegakan hukum sektor lingkungan, masih ada agenda pemulihan lingkungan hidup di lokasi, “Kita apresiasi majelis hakim menolak permohonan PK PT NSP, dari putusan itu kita mendesak agar pemulihan lingkungan hidup di wilayah gambut yang sudah rusak agar kembali pulih sehingga keadilan juga dirasakan oleh korban yang terpapar asap” Kata Riko Kurniawan.

Dari putusan tersebut menurut Riko Kurniawan, perlu dipertanyakan, bagaimana negara melakukan eksekusi terhadap putusan lingkungan tersebut dan memastikan porses eksekusi ini berjalan dengan terbuka dan akuntabel sehingga publik bisa mendapatkan keadilan dari proses eksekusi tersebut. Menurutnya ada dua persoalan yang harus segera di selesaikan negara, yaitu; penegakan hukum bagi pelaku pambakar hutan dan lahan supaya ada efek jera serta langkah pemulihan dan perlindungan wilayah gambut agar ekosistemnya kembali pulih. , “Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus berikan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat di masa depan,” Ujar Riko Kurniawan.

Sebelumnya, pada 2015 diketahui terjadi kebakaran di Kawasan milik PT NSP seluas 300 ha. Melihat hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam prosesnya majelis hakim buat putusan menyatakan PT NSP dengan sengaja terlibat dalam kasus kebakaran dan wajib membayar biaya ganti rugi sebesar 1 Triliun dengan rincian biaya ganti rugi 319 Miliar dan biaya pemulihan lingkungan hidup 753 Miliar.

Dari putusan tersebut PT NSP ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kemudian dikabulkan dan menyatakan gugatan KLHK tidak diterima. KLHK lalu mengajukan banding dengan megajukan kasasi ke Mahkaman Agung yag dipimpin oleh hakim Agung Soltono Mohdally mengabulkan kasasi KLHK. Kemudian PT NSP kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi tersebut, namun akhirnya MA memutuskan menolak PK PT NSP.

Narahubung;

Riko Kurniawan-Direktur WALHI Riau (0813 7130 2269)
Ahlul Fadli-Staf Kampanye dan Advokasi (0852 7129 0622)

Be Sociable, Share!
SebelumnyaEksekusi Pemulihan Lingkungan Setengah Jalan, Ancaman Bagi Keberlangsungan Ekoligis SesudahnyaGugatan Perda RTRWP Riau Dikabulkan Mahkamah Agung; Saatnya Percepatan Pemulihan Gambut, Perhutanan Sosial dan Mangrove
Mumentum Proposal Ekosida Mumentum Proposal Ekosida
M. Ridha Saleh-Peneliti Senior WALHI Institut Beberapa hari terakhir ini kedamaian dan kemanusiaan kita tergangu oleh rentetan musibah, dari musibah pesawat terbang hingga peristiwa alam yang melanda sejumlah daerah seperti...
Gugatan Perda RTRWP Riau Dikabulkan Mahkamah Agung; Saatnya Percepatan Pemulihan Gambut, Perhutanan Sosial dan Mangrove Gugatan Perda RTRWP Riau Dikabulkan Mahkamah Agung; Saatnya Percepatan Pemulihan Gambut, Perhutanan Sosial dan Mangrove
Pekanbaru, 21 Januari 2021—Jikalahari dan Walhi Riau mendesak Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau segera mencabut Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2),...
MA Tolak PK PT NSP, WALHI Riau: Segera Lakukan Pemulihan Lingkungan Hidup Di Riau MA Tolak PK PT NSP, WALHI Riau: Segera Lakukan Pemulihan Lingkungan Hidup Di Riau
Pekanbaru, 17 Desember 2020—WALHI Riau apresiasi majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang di ajukan PT Nasional Sago Prima (NSP) dalam kasus kebakaran hutan dan...
Eksekusi Pemulihan Lingkungan Setengah Jalan, Ancaman Bagi Keberlangsungan Ekoligis Eksekusi Pemulihan Lingkungan Setengah Jalan, Ancaman Bagi Keberlangsungan Ekoligis
Pekanbaru, 1 Desember 2020—Walhi Riau menghelat webinar jelang Konsolidasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) dengan tema “Menyoal, Putusan Denda, Perbaikan Akibat Tindak Pidana dan Perdata, Ganti Rugi dan Tindakan Pemulihan Lingkungan...
Tim GTRA Jadi Modal Untuk Penyelesaian Konflik di Kabupaten Siak Tim GTRA Jadi Modal Untuk Penyelesaian Konflik di Kabupaten Siak
Pekanbaru 19 Oktober 2020, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial merupakan salah satu langkah percepatan pemerintah nasional untuk memberikan kepastian hukum dan pengelolaan kawasan untuk peningkatan ekomoni masyarakat, sempena HUT Walhi...
Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
Jakarta, 4 Oktober 2020 –  Hutan Tanaman Industri (HTI), sebuah framing diksi untuk kegiatan industri esktraktif yang seolah ramah lingkungan. Aktivitas industri ini malah mengalih-fungsikan hutan alam menjadi kebun kayu...


TINGGALKAN KOMENTAR