SEKILAS INFO
  • 11 bulan yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 11 bulan yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 1 tahun yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Ruang Media / Siaran Pers
Komentar : 0 komentar

Pekanbaru, 25 Mei 2021—Gerakan Riau Antikorupsi (Grasi) mendesak Ketua KPK Firli Bahuri, mengaktifkan kembali 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Keputusan itu harus segera dikeluarkan, karena sejumlah pegawai KPK tersebut tengah menangani perkara korupsi yang cukup penting untuk diselesaikan. Seperti korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 yang menambah beban pemerintah ketika kelimpungan mengatasi wabah.
“Lagi pula, tujuan TWK untuk peralihan status pegawai KPK jadi ASN tidak boleh merugikan hak-hak yang bersangkutan. Seperti yang tertuang dalam putusan MK dari hasil uji formil dan materil UU KPK yang baru,” kata Noval Setiawan dari LBH Pekanbaru.

Selain itu, materi TWK juga tidak logis dan realistis dipertanyakan kepada para pegawai KPK karena tidak ada sangkut pautnya dengan kerja-kerja mereka dalam memberantas korupsi. Lagi pun, pada saat perekrutan pegawai, mereka telah dilatih dan bahkan ditanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak awal mengikuti Indonesia Memanggil. Bahkan, kerja mereka selama ini dalam memberantas korupsi telah menunjukkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air.

“Sebaliknya, para koruptor yang mereka tangkap selama inilah yang menggerogoti dan menghancurkan Indonesia. Seharusnya, para koruptor itulah yang diuji kembali wawasan kebangsaannya,” kata Jeffri Sianturi dari Senarai.

Presiden Jokowi tidak cukup memberi pernyataan simpatik pada 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Jokowi perlu bertindak tegas dengan memanggil Firli Bahuri dan kawan-kawan supaya membatalkan hasil TWK, serta menegaskan pada komisioner KPK tersebut supaya tidak bertindak semena-mena. Kalau Jokowi membiarkan KPK semakin hancur dan runtuh wibawanya, sama saja dia melanggar komitmen antikorupsi yang sering digaungnya dalam dua periode menjabat.

“Jokowi harus sadar, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini, terutama yang melibatkan penyidik KPK yang dinonaktifkan, telah menyelamatkan keuangan negara. Bila para koruptor dibiarkan terus mencuri duit rakyat, Jokowi tidak akan bisa membangun infrastruktur yang selama ini jadi andalannya diberbagai sudut Indonesia,” kata Taufik dari Fitra Riau.

Grasi menilai, KPK sebelum Firli dan kawan-kawan lebih maju dalam pemberantasan korupsi. Itu tidak lepas dari kerja para penyidik yang dinonaktifkan saat ini. Di Riau misalnya, KPK berhasil memenjarakan gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, anggota dewan bahkan menyeret korporasi yang terlibat menyuap kepala daerah. Seperti kasus suap alih fungsi lahan yang menyangkut Bos Darmex Agro Surya Darmadi dan Legal Manager Duta Palma Suheri Terta.

“Di Riau, hanya KPK yang berani menetapkan tersangka dan bos perusahaan dalam perkara korupsi. Ini adalah prestasi dan kebanggan bagi warga Riau yang tidak hanya menderita karena korupsi tapi juga menghirup asap beracun saban tahun dari karhutla akibat penggunaan lahan secara illegal. Gara-gara penyidik KPK dinonaktifkan, upaya mencari Surya Darmadi yang kabur menjadi tersendat. Seharusnya Firli sebagai komandan KPK, fokus mencari para koruptor yang kabur ketimbang memberhentikan pegawai yang progresif,” kata Arfiyan Sargita dari Jikalahari.

Selama kepemimpinan Firli dan komisioner lainnya pun, kerja-kerja KPK terutama dalam pencegahan sangat berjarak dengan masyarakat sipil. Padahal, pemberantasan korupsi dan upaya KPK menurunkan angka korupsi di Riau sebelumnya tidak lepas dari partisipasi publik. “Apa lagi saat ini pemerintah tengah mendorong strategi nasional pencegahan korupsi yang terintegrasi dalam tiga zona: perizinan dan tata negara, penegakan hukum, keuangan negara dan reformasi birokrasi. Justru, KPK saat ini terkesan birokratis dan lebih banyak menghabiskan waktu buat kunjungan ke instansi-instansi pemerintah ketimbang diskusi dengan masyarakat,” papar Ahlul Fadli dari Walhi Riau.
Grasi merekomendasikan:

1. Firli Bahuri mengembalikan hak-hak 75 pegawai KPK sesuai dengan putusan MK 70/PUU-XVII/2019, dan seluruh komisioner KPK harus minta maaf pada publik karena buat gaduh dan menghambat pemberantasan korupsi
2. Dewan Pengawas KPK segera memeriksa seluruh komisioner KPK terkait dugaan pelanggaran HAM atas penonaktifan 75 pegawai KPK
3. KPK segera mengejar para koruptor yang melarikan diri setelah mencuri uang rakyat

Narahubung:
Noval Setiawan: 0852 7873 5200
Taufik: 0853 6343 0444
Ahlul Fadli: 0852 7129 0622
Jeffri Sianturi: 0853 6525 0049
Arfiyan Sargita: 0823 8992 7052

Be Sociable, Share!
SebelumnyaWarga Layangkan Somasi Soal Sampah Plastik Ke Walikota Pekanbaru SesudahnyaHari Jadi Kota Pekanbaru 237, Pemerintah Belum Bisa Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan
ZENZI SUHADI NAHKODA BARU KAPAL WALHI ZENZI SUHADI NAHKODA BARU KAPAL WALHI
Siaran Pers WALHI 22 SEPT 2021 Seperti logo PNLH XIII-Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nahkoda yang tepat dibutuhkan mengarungi hambatan ombak dalam upaya perlindungan Lingkungan Hidup dan...
Dari Hulu Ke Hilir Persoalan Sampah Pekanbaru Belum Selesai Dari Hulu Ke Hilir Persoalan Sampah Pekanbaru Belum Selesai
Pekanbaru, 25 Agustus 2021. Koalisi Sapu Bersih desak Polda dan Kejati Riau untuk tetap memporses kasus dugaan kelalaian pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, pasalnya buruknya pengelolaan sampah sudah dirasakan oleh...
Polda Riau Segera Selesaikan Kasus Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru Polda Riau Segera Selesaikan Kasus Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru
Pekanbaru, 11 Juli 2021. Terhitung sudah 3 bulan sejak penetapan tersangka kasus pidana pengelolaan sampah kota Pekanbaru, namun belum menunjukkan perkembangan. Koalisi Sapu Bersih mendesak Direktur Reserse dan Kriminal Umum...
Hari Jadi Kota Pekanbaru 237,  Pemerintah Belum Bisa Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan Hari Jadi Kota Pekanbaru 237, Pemerintah Belum Bisa Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan
Pekanbaru, 23 Juni 2021. Koalisi Sapu Bersih (KSB) memberikan komentar kepada Walikota Pekanbaru, Firdaus saat memberikan sambutan sempena hari jadi kota Pekanbaru ke 327 pada rabu (23/6). Koalisi Sapu Bersih...
Grasi Desak Kembalikan Hak Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Grasi Desak Kembalikan Hak Pegawai KPK yang Dinonaktifkan
Pekanbaru, 25 Mei 2021—Gerakan Riau Antikorupsi (Grasi) mendesak Ketua KPK Firli Bahuri, mengaktifkan kembali 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Keputusan itu harus segera dikeluarkan,...
Warga Layangkan Somasi Soal Sampah Plastik Ke Walikota Pekanbaru Warga Layangkan Somasi Soal Sampah Plastik Ke Walikota Pekanbaru
Rabu, 31 Maret 2020, Koalisi Sapu Bersih, yang terdiri dari WALHI Riau dan LBH Pekanbaru melayangkan surat somasi kepada Walikota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta DPRD Kota Pekanbaru...


TINGGALKAN KOMENTAR