SEKILAS INFO
  • 1 tahun yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 1 tahun yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 1 tahun yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori : Alternatif Penyelamatan Lingkungan / Bencana Alam / Energi Bersih Terbarukan / Energi Kotor / Hutan Tanaman Industri / Ilegal Loging / Infografis / Isu Perkotaan / Kampanye dan Advokasi / Kebakaran Hutan dan Lahan / Kejahatan Kehutanan / Konflik Lingkungan Hidup / Penegakan Hukum di Sektor Lingkungan Hidup / Praktek Buruk Industri Ekstraktif / Sahabat Walhi / Seminar dan Pelatihan
Komentar : 0 komentar

“PERTEGAS GERAKAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEDAULATAN WILAYAH KELOLA RAKYAT”

Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) Walhi Riau ke VI Tahun 2021 merupakan rangkaian kegiatan konsolidasi gerakan advokasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu sumber daya alam, lingkungan hidup, dan hak-hak rakyat. PDLH WALHI Riau dilakukan dalam periode empat tahun sekali sekaligus untuk memilih pemimpin dan menyusun kepengurusan WALHI selanjutnya. PDLH juga merumskan dan menyusun program kerja dan rencana strategis organisasi dalam melakukan kerja-kerja advokasi. WALHI mengemban misi sebagai organisasi perjuangan penegakan kedaulatan rakyat atas sumber‐sumber kehidupan. Untuk mewujudkan misi tersebut WALHI memainkan peran: Pertama, menggalang sinergi yang berorientasi pada nilai‐nilai: Hak asasi manusia; Demokrasi; Keadilan gender; Keadilan ekologis; Keadilan antar generasi; Persaudaraan Sosial; Anti kekerasan; Keberagaman, dan dengan mengedepankan prinsip‐prinsip utama: Keterbukaan; Keswadayaan; Profesional; Keteladanan; Kesukarelawanan. Kedua, mendorong proses transformasi sosial dengan cara: (1) mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat; (2) mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat; (3) mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan; (4) membangun alternatif tata ekonomi dunia baru; serta (5) mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber‐sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.

Walhi Riau selama ini aktif mengawal kerja-kerja advokasi sumber daya alam, lingkungan hidup, dan hak-hak rakyat. Mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat serta perbaikan lingkungan hidup dan memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat atas sumber-sumber kehidupannya. Hal ini terlihat jelas bagaimana WALHI Riau turut aktif dalam mendorong kebijakan perbaikan tata kelola gambut dalam Riau Hijau, turut aktif dalam mengawal kebijakan Siak Hiaju untuk penyelesaian konflik agraria, pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan serta mendorong review perizinan. Bekerja di Bengkalis dan Meranti dalam mengawal penyelamatan pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengamban mandat untuk mempertahankan kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan sumber – sumber kehidupan sebagai respon persoalan lingkungan, WALHI Riau  sebagai bagian dari rakyat menjadikan gerakan lingkungan hidup yang inklusif dengan mendukung kedaulatan rakyat atas ruang kelola yang berbasiskan kearifan lokal melalui narasi tanding konsep kebijakan yang berkeadilan antar generasi dalam pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup. WALHI Riau menginisiasi sebuah langkah hukum melalui skema hak gugat warga negara. Gugatan ini dilakukan guna medorong sekaligus mengefektifkan kebijakan pengelolaan dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sekaligus melakukan penanganan pengelolaan sampah secara lebih baik.

PDLH VI WALHI Riau menurunkan garis besar program kerja WALHI Nasional, politik dan kebijakan WALHI yang akan menjadi panduan WALHI Riau empat tahun kedepan dalam melakukan kerja advokasi dan kerja-kerja politik. Guna memperkuat dan memaksimalkan hasil advokasi selama empat tahun ke depan, dibutuhkan bacaan situasi dan narasi tanding yang mampu membuka wacana bagi seluruh komponen WALHI Riau. Untuk menyusun rencana empat tahun ke depan, diperlukan pertemuan yang dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi aktivis, penggiat advokasi serta masyarakat luas untuk berpartisipasi terlibat dalam proses diskusi.

Musyawarah merupakan kegiatan penting dalam PDLH VI WALHI Riau, seluruh komponen WALHI Riau menyusun rancangan kerja keorganisasian, program kerja dan rekomendasi politik WALHI Riau dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan statuta WALHI untuk periode 2021-2025.

Dokumentasi Kegiatan

Be Sociable, Share!
SebelumnyaSEMINAR ISU PERKOTAAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH SesudahnyaBoy Jerry Even Sembiring Direktur Walhi Riau Terpilih
Nama-nama yang untung membeli sawit bahkan dari taman nasional dan yang lepas dari jeratan hukum – jika sawit jadi tanaman hutan Nama-nama yang untung membeli sawit bahkan dari taman nasional dan yang lepas dari jeratan hukum – jika sawit jadi tanaman hutan
PEKANBARU, 30 NOVEMBER 2021 – Sudah bukan rahasia lagi banyak nama pemain industri sawit, mulai dari pabrik kelapa sawit, perusahaan perkebunan hingga pemasok crude palm oil (minyak sawit mentah) terlibat...
Kenapa sawit tidak layak jadi tanaman hutan – sawit dalam hutan  dan ancaman kepunahan lokal satwa liar Kenapa sawit tidak layak jadi tanaman hutan – sawit dalam hutan dan ancaman kepunahan lokal satwa liar
PEKANBARU, 26 NOVEMBER 2021 – Temuan Eyes on the Forest selama 17 tahun mendapati dampak buruk praktek korporasi perkebunan kelapa sawit bagi hutan alam, dan keanekaragaman hayati. Dari temuan EoF...
Seminar Nasional “Sawit Sebagai Tanaman Hutan di IPB,” Forum Akademis Untuk Merusak Hutan Seminar Nasional “Sawit Sebagai Tanaman Hutan di IPB,” Forum Akademis Untuk Merusak Hutan
 Pekanbaru, 25 November 2021–Koalisi Eyes on The Forest (EoF) mengecam penyelenggaraan Seminar Nasional  “Permasalahan, Prospek dan Implikasi Sawit Sebagai Tanaman Hutan” yang bertentangan dengan tekad Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi mengurangi...
Melindungi Wilayah Adat dari Ancaman Tambang & Kedok Kepentingan Umum Melindungi Wilayah Adat dari Ancaman Tambang & Kedok Kepentingan Umum
Pekanbaru, 13 November 2021—Mahkamah Agung melalui Putusan Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 menyatakan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah...
Anak Muda Riau Kritik Sumber Daya Alam Jadi Ladang “Perburuan” Anak Muda Riau Kritik Sumber Daya Alam Jadi Ladang “Perburuan”
Tidak ada yg lebih buruk daripada mewariskan hutan yg hancur, lingkungan hidup yg rusak, dan punahnya keanekaragaman hayati. Pekanbaru 5 November 2021, Walhi Riau melakukan aksi damai penyelamatan bumi serta...
DISKUSI ANAK MUDA RIAU DAN LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU DISKUSI ANAK MUDA RIAU DAN LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU
Riau memiliki lahan gambut seluas 4,04 jt hektar yang merupakan 56,1 % luas total gambut di Sumatera. Kondisi ini tidak sepenuhnya baik, tahun 2017 disebutkan 2.4 juta hektar dalam kondisi...


TINGGALKAN KOMENTAR