SEKILAS INFO
  • 1 bulan yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 1 bulan yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 8 bulan yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori :

Pekanbaru, 18 Mei 2020. Walhi Riau bersama koalisi pembela hak masyarakat adat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis untuk membebaskan terdakwa Bongku dari dakwaan dan tuntutan pemuntut umum, hal ini disampaikan saat diskusi bersama narasumber diantaranya, Prof. Hariadi Kartodiharjo (Guru Besar IPB), M Ridha Saleh (Mantan Anggota Komnas HAM), Jhoni Setiawan Mundung (Mantan Direktur Walhi Riau), Erdianto (Dosen Fakultas Hukum UR), Boy Jerry Even Sembiring (Walhi Nasional). Dalam diskusi yang berlangsung secara online tersebut para narasumber menerangkan pandangannya terhadap kasus yang dialami Terdakwa Bongku.

Konflik masyarakat adat Sakai dengan PT Arara Abadi  di Dusun Suluk Bongkal berawal pada tahun 1996, dan memuncak pada 2008 karena terjadi tindak pidana. Saat itu terjadi penggusuran paksa sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tentang Hutan Tanaman Industri kepada PT Arara Abadi. Perlu dilihat salah satu poin SK tersebut menyebutkan, “Kepemilikan HGU dan pengelolaan hutan tanaman idustri secara paksa tanpa melewati proses maka akan menimbulkan keserakahan dan mengorbankan masyarakat adat dalam Kawasan tersebut,” kata Mundung, Mantan Direktur Walhi Riau.

Ketika penyerangan rumah masyarakat adat pada 2008, M Ridha Saleh saat itu menjabat Wakil Ketua Komnas HAM, ia menemukan di lapangan telah terjadi pembakaran dan pengrusakan sejumlah rumah masyarakat Suku Sakai, walau tidak semua. Soal keberadaan helikopter saat kejadian memang diakui sejumlah saksi mata. Namun perlu bukti dan identifikasi kuat apakah  helikopter itu menjatuhkan bom napalm “Dengan kondisi ini, masyarakat akan terus melakukan perlawanan untuk membela hak mereka,” ucap M Ridaha Saleh, Mantan Wakil Ketua Komnas HAM.

Faktanya bahwa izin HTI yang dipegang oleh PT. Arara Abadi telah berkonflik dengan masyarakat sejak 1996, bahkan meletuskan kejadian berdarah pada 2008 telah memperlihatkan penerbitan perizinan tersebut dan keberadaan PT. Arara Abadi di Suluk Bongkal merupakan faktor kriminogen dan viktimogen terhadap Suku Sakai. “Oleh karena itu majelis hakim harus mengakui keberadaan masyarakat adat salah satunya Bongku, ia harus bebas dari dakwaan dan tuntutan jaksa,” terang Boy Jerry Even Sembiring, Manajer Kebijakan Walhi Nasional.

Status kawasan hutan yang disebut sebagai kawasan hutan produksi, walaupun sudah ditetapkan, masih terbuka bagi pelaksanaan klaim masyarakat atas haknya. Masyarakat, termasuk terdakwa Bongku, tidak dapat dipastikan memasuki dan melakukan tindakan ilegal, karena penetapan kawasan hutan negara belum dilakukan pengukuhan dengan mewujudkan dua hal sekaligus, yaitu sah/legal dan diakui legalitasnya oleh masyarakat (legitimate). “Kita berharap yang terbaik, kasus ini Bongku tidak layak di hukum,” ujar Prof. Hariadi Kartodiharjo, Guru Besar IPB.

Terkait pengukuhan kawasan hutan merupakan tindakan administratif yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan suatu ruang agraria sebagai peruntukan kehutanan, bukan untuk serta merta menghilangkan hak masyarakat di dalam suatu wilayah tertentu. “Apa yang dilakukan Bongku bukan perbuatan melawan hukum, ia mengelola lahan bukan untuk kepentingan komersil,” tegas Erdianto,dosen fakultas hukum UR.

Narahubung;

Andi Wijaya-LBH Pekanbaru (0813-7811-0848)

Ahlul Fadli-Walhi Riau (085271290622)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SebelumnyaRiau Dibawah Ancaman Asap Dan Wabah Corona SesudahnyaKepala Dinas Lhk Yang Baru Harus Bebas Dari Relasi Korporasi
Tim GTRA Jadi Modal Untuk Penyelesaian Konflik di Kabupaten Siak Tim GTRA Jadi Modal Untuk Penyelesaian Konflik di Kabupaten Siak
Pekanbaru 19 Oktober 2020, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial merupakan salah satu langkah percepatan pemerintah nasional untuk memberikan kepastian hukum dan pengelolaan kawasan untuk peningkatan ekomoni masyarakat, sempena HUT Walhi...
Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
Jakarta, 4 Oktober 2020 –  Hutan Tanaman Industri (HTI), sebuah framing diksi untuk kegiatan industri esktraktif yang seolah ramah lingkungan. Aktivitas industri ini malah mengalih-fungsikan hutan alam menjadi kebun kayu...
Bawas MA dan KY Patut Beri Sanksi pada Tiga Hakim yang Bebaskan Suheri Terta Bawas MA dan KY Patut Beri Sanksi pada Tiga Hakim yang Bebaskan Suheri Terta
Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Korupsi dan Peradilan Bersih—Jikalahari, LBH Pekanbaru, Walhi Riau dan Senarai—melaporkan Majelis Hakim Saut Maruli Tua Pasaribu, Sarudi dan Darlina Darwis ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas...
Riau Hijau sekadar bualan, Komitmen Syamsuar-Edy Natar dipertanyakan Riau Hijau sekadar bualan, Komitmen Syamsuar-Edy Natar dipertanyakan
Pekanbaru, 10 September 2020–Koalisi Selamatkan Hutan dan Lingkungan Hidup Riau menuntut Gubernur Riau untuk merealisasikan kebijakan Riau Hijau yang digadang-gadang sejak pencalonan pada Pilkada 27 Juni 2018. Bahkan Syamsuar sehari...
Menagih Kebijakan Korektif Kebun Kayu Di Areal Kerja Hutan Tanaman Industri Menagih Kebijakan Korektif Kebun Kayu Di Areal Kerja Hutan Tanaman Industri
Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, 4 September 2020 – Langkah korektif sektor kehutanan yang didengungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak seindah pemberitaan media. Kecenderungan meningkatnya akses...
Majelis Upah – Upah Bongku, Lawan Kejahatan Korporasi Majelis Upah – Upah Bongku, Lawan Kejahatan Korporasi
Pekanbaru, 13 Agustus 2020–Koalisi untuk Masyarakat Adat untuk Hutan dan Tanah mengapresiasi Lembaga Adat Melayu Riau yang memberikan penghargaan majelis upah-upah dan tepuk tepung tawar untuk Bongku bin Jelodan yang...