SEKILAS INFO
  • 1 tahun yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 1 tahun yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 1 tahun yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori :

Pekanbaru, 25 Mei 2021—Gerakan Riau Antikorupsi (Grasi) mendesak Ketua KPK Firli Bahuri, mengaktifkan kembali 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Keputusan itu harus segera dikeluarkan, karena sejumlah pegawai KPK tersebut tengah menangani perkara korupsi yang cukup penting untuk diselesaikan. Seperti korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 yang menambah beban pemerintah ketika kelimpungan mengatasi wabah.
“Lagi pula, tujuan TWK untuk peralihan status pegawai KPK jadi ASN tidak boleh merugikan hak-hak yang bersangkutan. Seperti yang tertuang dalam putusan MK dari hasil uji formil dan materil UU KPK yang baru,” kata Noval Setiawan dari LBH Pekanbaru.

Selain itu, materi TWK juga tidak logis dan realistis dipertanyakan kepada para pegawai KPK karena tidak ada sangkut pautnya dengan kerja-kerja mereka dalam memberantas korupsi. Lagi pun, pada saat perekrutan pegawai, mereka telah dilatih dan bahkan ditanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak awal mengikuti Indonesia Memanggil. Bahkan, kerja mereka selama ini dalam memberantas korupsi telah menunjukkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air.

“Sebaliknya, para koruptor yang mereka tangkap selama inilah yang menggerogoti dan menghancurkan Indonesia. Seharusnya, para koruptor itulah yang diuji kembali wawasan kebangsaannya,” kata Jeffri Sianturi dari Senarai.

Presiden Jokowi tidak cukup memberi pernyataan simpatik pada 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Jokowi perlu bertindak tegas dengan memanggil Firli Bahuri dan kawan-kawan supaya membatalkan hasil TWK, serta menegaskan pada komisioner KPK tersebut supaya tidak bertindak semena-mena. Kalau Jokowi membiarkan KPK semakin hancur dan runtuh wibawanya, sama saja dia melanggar komitmen antikorupsi yang sering digaungnya dalam dua periode menjabat.

“Jokowi harus sadar, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini, terutama yang melibatkan penyidik KPK yang dinonaktifkan, telah menyelamatkan keuangan negara. Bila para koruptor dibiarkan terus mencuri duit rakyat, Jokowi tidak akan bisa membangun infrastruktur yang selama ini jadi andalannya diberbagai sudut Indonesia,” kata Taufik dari Fitra Riau.

Grasi menilai, KPK sebelum Firli dan kawan-kawan lebih maju dalam pemberantasan korupsi. Itu tidak lepas dari kerja para penyidik yang dinonaktifkan saat ini. Di Riau misalnya, KPK berhasil memenjarakan gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, anggota dewan bahkan menyeret korporasi yang terlibat menyuap kepala daerah. Seperti kasus suap alih fungsi lahan yang menyangkut Bos Darmex Agro Surya Darmadi dan Legal Manager Duta Palma Suheri Terta.

“Di Riau, hanya KPK yang berani menetapkan tersangka dan bos perusahaan dalam perkara korupsi. Ini adalah prestasi dan kebanggan bagi warga Riau yang tidak hanya menderita karena korupsi tapi juga menghirup asap beracun saban tahun dari karhutla akibat penggunaan lahan secara illegal. Gara-gara penyidik KPK dinonaktifkan, upaya mencari Surya Darmadi yang kabur menjadi tersendat. Seharusnya Firli sebagai komandan KPK, fokus mencari para koruptor yang kabur ketimbang memberhentikan pegawai yang progresif,” kata Arfiyan Sargita dari Jikalahari.

Selama kepemimpinan Firli dan komisioner lainnya pun, kerja-kerja KPK terutama dalam pencegahan sangat berjarak dengan masyarakat sipil. Padahal, pemberantasan korupsi dan upaya KPK menurunkan angka korupsi di Riau sebelumnya tidak lepas dari partisipasi publik. “Apa lagi saat ini pemerintah tengah mendorong strategi nasional pencegahan korupsi yang terintegrasi dalam tiga zona: perizinan dan tata negara, penegakan hukum, keuangan negara dan reformasi birokrasi. Justru, KPK saat ini terkesan birokratis dan lebih banyak menghabiskan waktu buat kunjungan ke instansi-instansi pemerintah ketimbang diskusi dengan masyarakat,” papar Ahlul Fadli dari Walhi Riau.
Grasi merekomendasikan:

1. Firli Bahuri mengembalikan hak-hak 75 pegawai KPK sesuai dengan putusan MK 70/PUU-XVII/2019, dan seluruh komisioner KPK harus minta maaf pada publik karena buat gaduh dan menghambat pemberantasan korupsi
2. Dewan Pengawas KPK segera memeriksa seluruh komisioner KPK terkait dugaan pelanggaran HAM atas penonaktifan 75 pegawai KPK
3. KPK segera mengejar para koruptor yang melarikan diri setelah mencuri uang rakyat

Narahubung:
Noval Setiawan: 0852 7873 5200
Taufik: 0853 6343 0444
Ahlul Fadli: 0852 7129 0622
Jeffri Sianturi: 0853 6525 0049
Arfiyan Sargita: 0823 8992 7052

SebelumnyaWarga Layangkan Somasi Soal Sampah Plastik Ke Walikota Pekanbaru SesudahnyaHari Jadi Kota Pekanbaru 237, Pemerintah Belum Bisa Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan
Nama-nama yang untung membeli sawit bahkan dari taman nasional dan yang lepas dari jeratan hukum – jika sawit jadi tanaman hutan Nama-nama yang untung membeli sawit bahkan dari taman nasional dan yang lepas dari jeratan hukum – jika sawit jadi tanaman hutan
PEKANBARU, 30 NOVEMBER 2021 – Sudah bukan rahasia lagi banyak nama pemain industri sawit, mulai dari pabrik kelapa sawit, perusahaan perkebunan hingga pemasok crude palm oil (minyak sawit mentah) terlibat...
Kenapa sawit tidak layak jadi tanaman hutan – sawit dalam hutan  dan ancaman kepunahan lokal satwa liar Kenapa sawit tidak layak jadi tanaman hutan – sawit dalam hutan dan ancaman kepunahan lokal satwa liar
PEKANBARU, 26 NOVEMBER 2021 – Temuan Eyes on the Forest selama 17 tahun mendapati dampak buruk praktek korporasi perkebunan kelapa sawit bagi hutan alam, dan keanekaragaman hayati. Dari temuan EoF...
Seminar Nasional “Sawit Sebagai Tanaman Hutan di IPB,” Forum Akademis Untuk Merusak Hutan Seminar Nasional “Sawit Sebagai Tanaman Hutan di IPB,” Forum Akademis Untuk Merusak Hutan
 Pekanbaru, 25 November 2021–Koalisi Eyes on The Forest (EoF) mengecam penyelenggaraan Seminar Nasional  “Permasalahan, Prospek dan Implikasi Sawit Sebagai Tanaman Hutan” yang bertentangan dengan tekad Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi mengurangi...
Melindungi Wilayah Adat dari Ancaman Tambang & Kedok Kepentingan Umum Melindungi Wilayah Adat dari Ancaman Tambang & Kedok Kepentingan Umum
Pekanbaru, 13 November 2021—Mahkamah Agung melalui Putusan Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 menyatakan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah...
Anak Muda Riau Kritik Sumber Daya Alam Jadi Ladang “Perburuan” Anak Muda Riau Kritik Sumber Daya Alam Jadi Ladang “Perburuan”
Tidak ada yg lebih buruk daripada mewariskan hutan yg hancur, lingkungan hidup yg rusak, dan punahnya keanekaragaman hayati. Pekanbaru 5 November 2021, Walhi Riau melakukan aksi damai penyelamatan bumi serta...
DISKUSI ANAK MUDA RIAU DAN LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU DISKUSI ANAK MUDA RIAU DAN LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU
Riau memiliki lahan gambut seluas 4,04 jt hektar yang merupakan 56,1 % luas total gambut di Sumatera. Kondisi ini tidak sepenuhnya baik, tahun 2017 disebutkan 2.4 juta hektar dalam kondisi...