SEKILAS INFO
  • 1 tahun yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 1 tahun yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 1 tahun yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori :

Pekanbaru, 23 Juni 2021. Koalisi Sapu Bersih (KSB) memberikan komentar kepada Walikota Pekanbaru, Firdaus saat memberikan sambutan sempena hari jadi kota Pekanbaru ke 327 pada rabu (23/6). Koalisi Sapu Bersih menyayangkan isu lingkungan seperti banjir, dreinase, sampah, air bersih dan ruang terbuka hijau tidak jadi perhatian khusus dalam sambutan Walikota Pekanbaru.

Ahlul Fadli staf kampanye dan advokasi WALHI Riau, ia mengatakan program smart city madani khususnya smart environment masih sebatas jargon, hingga saat ini perbaikan tata kelola dan pengembangan inovasi terkait pengelolaan sampah masih menjadi persoalan. “Kita tidak bisa melihat indikator capaian perbaikan pengelolaan sampah dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan inovasi, harusnya pemerintah membuka akses data karena hak atas informasi adalah hak konstitusional,” kata Ahlul Fadli.

Koalisi mencatat, selama tiga tahun belakangan masalah tumpukan sampah terus terjadi. Pada Juni 2016 saat itu, tumpukan sampah menimbulkan bau tak sedap yang terjadi di mana-mana. Kemuadian awal Januari 2017, tumpukan sampah kembali terlihat di Jalan Soebrantas hingga ke Jalan Arengka, Sampah terlihat berada di kanan dan kiri jalan. Selanjutnya April 2019, timbunan sampah kembali terjadi, saat itu Gubernur Riau Syamsuar dan Wagub Edy Natar beserta jajaran PNS sempat bergotong royong menyingkirkan sampah di Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah belum berjalan maksimal. Seharusnya di hulu, pemerintah perlu membangun kesadaran sektor rumah tangga atau masyarakat untuk mengelola sampah dengan 3R mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan mendaur ulang (recycle). Di hilir, pemerintah kota perlu menangani sampah dengan cara-cara yang bertanggung jawab. “Pemerintah gagal memberikan hak lingkungan yang bersih dan aman kepada masyarakat menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu pemerintah tidak menjalankan aturan terkait pembatasan plastik sekali pakai, pemilahan sampah kering dan basah serta kurangnya sosialisasi secara menyeluruh, sehingga mengakibatkan timbunan sampah di tiap badan jalan yang bersumber dari industri dan rumah tangga,” Andi Wijaua, Direktur LBH Pekanbaru.

Menurut M. Ragiel Ramadhan L, Ketua (Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indoensia) IMTLI Regional 1, sampah telah jadi sumber bencana ekologis karena dampak akumulasinya mampu merusak dan menurunkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Alasan produsen menggunakan kemasan plastik karena merupakan satu-satunya cara paling efisien dalam produksi, menurt Ragiel, keliru. Sebab, dampak besar yang dihasilkan tidak diperhitungkan.

Koalisi menilai, kebijakan kantong plastik berbayar jangan sampai menjadi modus pengalihan tanggung jawab perusahaan kepada konsumen. Harus ada kebijakan jangka pendek yang tepat seperti penggunaan kantong kemasan yang ramah lingkungan di tempat perbelanjaan, sehingga konsumsi produk berbahan plastik lainnya seperti styrofoam, air mineral kemasan dan sedotan plastic bisa berkurang.

Narahubung: Ahlul Fadli – 085271290622

SebelumnyaGrasi Desak Kembalikan Hak Pegawai KPK yang Dinonaktifkan SesudahnyaPolda Riau Segera Selesaikan Kasus Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru
Nama-nama yang untung membeli sawit bahkan dari taman nasional dan yang lepas dari jeratan hukum – jika sawit jadi tanaman hutan Nama-nama yang untung membeli sawit bahkan dari taman nasional dan yang lepas dari jeratan hukum – jika sawit jadi tanaman hutan
PEKANBARU, 30 NOVEMBER 2021 – Sudah bukan rahasia lagi banyak nama pemain industri sawit, mulai dari pabrik kelapa sawit, perusahaan perkebunan hingga pemasok crude palm oil (minyak sawit mentah) terlibat...
Kenapa sawit tidak layak jadi tanaman hutan – sawit dalam hutan  dan ancaman kepunahan lokal satwa liar Kenapa sawit tidak layak jadi tanaman hutan – sawit dalam hutan dan ancaman kepunahan lokal satwa liar
PEKANBARU, 26 NOVEMBER 2021 – Temuan Eyes on the Forest selama 17 tahun mendapati dampak buruk praktek korporasi perkebunan kelapa sawit bagi hutan alam, dan keanekaragaman hayati. Dari temuan EoF...
Seminar Nasional “Sawit Sebagai Tanaman Hutan di IPB,” Forum Akademis Untuk Merusak Hutan Seminar Nasional “Sawit Sebagai Tanaman Hutan di IPB,” Forum Akademis Untuk Merusak Hutan
 Pekanbaru, 25 November 2021–Koalisi Eyes on The Forest (EoF) mengecam penyelenggaraan Seminar Nasional  “Permasalahan, Prospek dan Implikasi Sawit Sebagai Tanaman Hutan” yang bertentangan dengan tekad Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi mengurangi...
Melindungi Wilayah Adat dari Ancaman Tambang & Kedok Kepentingan Umum Melindungi Wilayah Adat dari Ancaman Tambang & Kedok Kepentingan Umum
Pekanbaru, 13 November 2021—Mahkamah Agung melalui Putusan Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 menyatakan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah...
Anak Muda Riau Kritik Sumber Daya Alam Jadi Ladang “Perburuan” Anak Muda Riau Kritik Sumber Daya Alam Jadi Ladang “Perburuan”
Tidak ada yg lebih buruk daripada mewariskan hutan yg hancur, lingkungan hidup yg rusak, dan punahnya keanekaragaman hayati. Pekanbaru 5 November 2021, Walhi Riau melakukan aksi damai penyelamatan bumi serta...
DISKUSI ANAK MUDA RIAU DAN LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU DISKUSI ANAK MUDA RIAU DAN LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU
Riau memiliki lahan gambut seluas 4,04 jt hektar yang merupakan 56,1 % luas total gambut di Sumatera. Kondisi ini tidak sepenuhnya baik, tahun 2017 disebutkan 2.4 juta hektar dalam kondisi...