SEKILAS INFO
  • 8 bulan yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 8 bulan yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 1 tahun yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori :

Pekanbaru, 17 Desember 2020—WALHI Riau apresiasi majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan PK yang di ajukan PT Nasional Sago Prima (NSP) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Kep. Meranti, Provinsi Riau. Putusan tersebut ditolak oleh Ketua Majelis PK, I Gusti Agung Sumanatha dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan yakup Ginting.

Direktur Eksekutif WALHI Riau, Riko Kurniawan, mengatakan putusan ini bukan akhir dari penegakan hukum sektor lingkungan, masih ada agenda pemulihan lingkungan hidup di lokasi, “Kita apresiasi majelis hakim menolak permohonan PK PT NSP, dari putusan itu kita mendesak agar pemulihan lingkungan hidup di wilayah gambut yang sudah rusak agar kembali pulih sehingga keadilan juga dirasakan oleh korban yang terpapar asap” Kata Riko Kurniawan.

Dari putusan tersebut menurut Riko Kurniawan, perlu dipertanyakan, bagaimana negara melakukan eksekusi terhadap putusan lingkungan tersebut dan memastikan porses eksekusi ini berjalan dengan terbuka dan akuntabel sehingga publik bisa mendapatkan keadilan dari proses eksekusi tersebut. Menurutnya ada dua persoalan yang harus segera di selesaikan negara, yaitu; penegakan hukum bagi pelaku pambakar hutan dan lahan supaya ada efek jera serta langkah pemulihan dan perlindungan wilayah gambut agar ekosistemnya kembali pulih. , “Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus berikan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat di masa depan,” Ujar Riko Kurniawan.

Sebelumnya, pada 2015 diketahui terjadi kebakaran di Kawasan milik PT NSP seluas 300 ha. Melihat hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam prosesnya majelis hakim buat putusan menyatakan PT NSP dengan sengaja terlibat dalam kasus kebakaran dan wajib membayar biaya ganti rugi sebesar 1 Triliun dengan rincian biaya ganti rugi 319 Miliar dan biaya pemulihan lingkungan hidup 753 Miliar.

Dari putusan tersebut PT NSP ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kemudian dikabulkan dan menyatakan gugatan KLHK tidak diterima. KLHK lalu mengajukan banding dengan megajukan kasasi ke Mahkaman Agung yag dipimpin oleh hakim Agung Soltono Mohdally mengabulkan kasasi KLHK. Kemudian PT NSP kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi tersebut, namun akhirnya MA memutuskan menolak PK PT NSP.

Narahubung;

Riko Kurniawan-Direktur WALHI Riau (0813 7130 2269)
Ahlul Fadli-Staf Kampanye dan Advokasi (0852 7129 0622)

SebelumnyaEksekusi Pemulihan Lingkungan Setengah Jalan, Ancaman Bagi Keberlangsungan Ekoligis SesudahnyaGugatan Perda RTRWP Riau Dikabulkan Mahkamah Agung; Saatnya Percepatan Pemulihan Gambut, Perhutanan Sosial dan Mangrove
Grasi Desak Kembalikan Hak Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Grasi Desak Kembalikan Hak Pegawai KPK yang Dinonaktifkan
Pekanbaru, 25 Mei 2021—Gerakan Riau Antikorupsi (Grasi) mendesak Ketua KPK Firli Bahuri, mengaktifkan kembali 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Keputusan itu harus segera dikeluarkan,...
Warga Layangkan Somasi Soal Sampah Plastik Ke Walikota Pekanbaru Warga Layangkan Somasi Soal Sampah Plastik Ke Walikota Pekanbaru
Rabu, 31 Maret 2020, Koalisi Sapu Bersih, yang terdiri dari WALHI Riau dan LBH Pekanbaru melayangkan surat somasi kepada Walikota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta DPRD Kota Pekanbaru...
Walikota Pekanbaru Gagal Berikan Lingkungan Bersih dan Aman Bagi Masyarakat Walikota Pekanbaru Gagal Berikan Lingkungan Bersih dan Aman Bagi Masyarakat
Pekanbaru, 29 Maret 2021, Koalisi Sapu Bersih, gabungan WALHI Riau dan LBH Pekanbaru menyoroti pengelolaan sampah Kota Pekanbaru, khususnya pengurangan dan pembatasan plastik sekali pakai yang menyebabkan kantong plastik menjadi...
Mamun Murod Menciderai Komitmen Gubernur Riau Dalam Percepatan Perhutanan Sosial Mamun Murod Menciderai Komitmen Gubernur Riau Dalam Percepatan Perhutanan Sosial
Pekanbaru, 24 Februari 2021— Tim Sekretariat Pokja PPS Riau memprotes kinerja Kepala Dinas LHK Propinsi Riau Mamun Murod paska terbitnya SK Kepala balai PSKL wilayah Sumatera No.14/Kpts/X-1/BPSKL-4/PSL.3/II/2021 tentang Penetapan dan...
Target TORA Rendah, Gubri Segera Menyusun Rencana Strategis Target TORA Rendah, Gubri Segera Menyusun Rencana Strategis
Untuk Percepatan Distribusi Tanah Dalam Penyelesaian Konflik Kehutanan Dan Perkebunan Serta Mengurangi Ketimpangan Penguasaan Sumberdaya Alam Di Riau Pekanbaru, 15 Februari 2021, WALHI Riau meminta Gubernur untuk merevisi tim Gugus...
Mumentum Proposal Ekosida Mumentum Proposal Ekosida
M. Ridha Saleh-Peneliti Senior WALHI Institut Beberapa hari terakhir ini kedamaian dan kemanusiaan kita tergangu oleh rentetan musibah, dari musibah pesawat terbang hingga peristiwa alam yang melanda sejumlah daerah seperti...