SEKILAS INFO
  • 1 tahun yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 1 tahun yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 1 tahun yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori :

Pekanbaru, 13 November 2021—Mahkamah Agung melalui Putusan Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 menyatakan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tersebut membatalkan dua norma terkait aktivitas tambang dan kedok kepentingan umum yang berpotensi menggusur dan mengancam wilayah adat di Riau. Sayangnya, lebih tiga tahun pasca putusan tersebut, baik Gubernur dan DPRD Provinsi Riau belum memberi respon positif dengan mengubah dan/atau menambahkan norma yang memperkuat hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya.

Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau menyebut lambannya proses revisi Perda Riau Nomor 10/ 2015 2015 dapat membahayakan keberadaan masyarakat adat di Riau yang semakin terpinggirkan. Bahkan dari awal kemerdekaan Indonesia, masyarakat adat di Riau telah diancam keberadaannya oleh aktvitas perizinan industri ekstraktif.

”Gubernur dan DPRD Provinsi Riau belum merespon upaya pengakuan dan perlidungan masyarakat hukum adat secara maksimal. Selain, tidak melakukan revisi dan penguatan Perda 10/ 2015 secara cepat, Gubernur dan DPRD Provinsi tidak memaksimalkan legislasi daerah dengan baik untuk tujuan tersebut. Contohnya, penerbitan Perda Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sama sekali tidak mengatur pedoman atau tata cara pengakuan subjek hukum Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau. Perda 14/ 2018 malah memberi perintah pengaturan khusus terkait pedoman pengakuan dan hingga saat ini belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur tindak lanjutnya,” sebut Even Sembiring.

Urgensi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Riau, baik melalui revisi Perda 10/ 2015 dan penerbitan aturan turunan Perda 14/ 2018 tidak dapat dilepaskan dari fakta yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sejak Maret 2021 naik menjadi 7,12 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,30 persen poin jika dibandingkan dengan Maret 2020. Dimana sebelum wabah Covid-19 melanda, angka kemiskinan di Riau 7,2%, atau lebih-kurang 500 ribu jiwa. Malangnya, 80% dari jumlah penduduk miskin itu, atau sekitar 400 ribu jiwa, adalah masyarakat adat Melayu. Masyarakat adat di Riau sangat tergantung pada alam dan hutannya. Dominasi investasi sektor kehutanan, perkebunan hingga pertambangan mengakibatkan semakin kecilnya ruang hidup masyarakat hukum adat di Riau. Berkurangnya tutupan hutan mempunyai relasi kemiskinan dan krisis terhadap akses sumber penghidupan rakyat, khususnya masyarakat adat yang ada di Riau.

“Jika revisi Perda 10/2015 dan penerbitan aturan turunan Perda 14/ 2018 tidak disegerakan Gubernur dan DPRD Provinsi Riau akan memperparah ancaman dan krisis yang dihadapi masyarakat hukum adat di Riau,” tutup Even Sembiring.

Narahubung:

Ahlul Fadli—Koordinator Media dan Penegakan Hukum (0852-7129-0622)

SebelumnyaAnak Muda Riau Kritik Sumber Daya Alam Jadi Ladang “Perburuan” SesudahnyaSeminar Nasional “Sawit Sebagai Tanaman Hutan di IPB,” Forum Akademis Untuk Merusak Hutan
Nama-nama yang untung membeli sawit bahkan dari taman nasional dan yang lepas dari jeratan hukum – jika sawit jadi tanaman hutan Nama-nama yang untung membeli sawit bahkan dari taman nasional dan yang lepas dari jeratan hukum – jika sawit jadi tanaman hutan
PEKANBARU, 30 NOVEMBER 2021 – Sudah bukan rahasia lagi banyak nama pemain industri sawit, mulai dari pabrik kelapa sawit, perusahaan perkebunan hingga pemasok crude palm oil (minyak sawit mentah) terlibat...
Kenapa sawit tidak layak jadi tanaman hutan – sawit dalam hutan  dan ancaman kepunahan lokal satwa liar Kenapa sawit tidak layak jadi tanaman hutan – sawit dalam hutan dan ancaman kepunahan lokal satwa liar
PEKANBARU, 26 NOVEMBER 2021 – Temuan Eyes on the Forest selama 17 tahun mendapati dampak buruk praktek korporasi perkebunan kelapa sawit bagi hutan alam, dan keanekaragaman hayati. Dari temuan EoF...
Seminar Nasional “Sawit Sebagai Tanaman Hutan di IPB,” Forum Akademis Untuk Merusak Hutan Seminar Nasional “Sawit Sebagai Tanaman Hutan di IPB,” Forum Akademis Untuk Merusak Hutan
 Pekanbaru, 25 November 2021–Koalisi Eyes on The Forest (EoF) mengecam penyelenggaraan Seminar Nasional  “Permasalahan, Prospek dan Implikasi Sawit Sebagai Tanaman Hutan” yang bertentangan dengan tekad Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi mengurangi...
Melindungi Wilayah Adat dari Ancaman Tambang & Kedok Kepentingan Umum Melindungi Wilayah Adat dari Ancaman Tambang & Kedok Kepentingan Umum
Pekanbaru, 13 November 2021—Mahkamah Agung melalui Putusan Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 menyatakan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah...
Anak Muda Riau Kritik Sumber Daya Alam Jadi Ladang “Perburuan” Anak Muda Riau Kritik Sumber Daya Alam Jadi Ladang “Perburuan”
Tidak ada yg lebih buruk daripada mewariskan hutan yg hancur, lingkungan hidup yg rusak, dan punahnya keanekaragaman hayati. Pekanbaru 5 November 2021, Walhi Riau melakukan aksi damai penyelamatan bumi serta...
DISKUSI ANAK MUDA RIAU DAN LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU DISKUSI ANAK MUDA RIAU DAN LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU
Riau memiliki lahan gambut seluas 4,04 jt hektar yang merupakan 56,1 % luas total gambut di Sumatera. Kondisi ini tidak sepenuhnya baik, tahun 2017 disebutkan 2.4 juta hektar dalam kondisi...