SEKILAS INFO
  • 1 bulan yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 1 bulan yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 8 bulan yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori :

Jakarta, 4 Oktober 2020 –  Hutan Tanaman Industri (HTI), sebuah framing diksi untuk kegiatan industri esktraktif yang seolah ramah lingkungan. Aktivitas industri ini malah mengalih-fungsikan hutan alam menjadi kebun kayu monokultur skala besar. Seharusnya, HTI tidak patut dipersamakan dengan hutan. Walaupun lokasinya berada di kawasan hutan dan sama-sama terlihat hijau jika dipotret dari ketinggian. Hutan Tanaman Industri, bagaimana pun tetap saja kebun kayu. Siklus operasinya adalah menebang hutan alam, menanam kayu monokultur, tebang, tanam, tebang lagi, begitu seterusnya. Siklus ini hanya sekadar melayani kebutuhan bahan baku industri pulp and paper. Dan bukan melayani kebutuhan masyarakat sekitar.

Kegiatan industri kebun kayu telah meluluhlantahkan hutan alam dan tatanan kehidupan lokal, khususnya masyarakat adat, di banyak sekali tempat. Legalitas kegiatan tersebut, berasal dari beberapa lembar kertas yang ditandatangani menteri. Itulah yang kemudian menjadi legalitas perusahaan untuk menggusur, merampas, dan menggerakkkan hukum secara represif dengan mengkriminalisasi masyarakat. Salah satu contohnya terjadi di Riau. Di sana terdapat konflik berkepanjangan antara Masyarakat Adat Sakai vs PT. Arara Abadi. Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1996 dan masing berlangsung sampai saat ini. Dan film singkat bertajuk Rampas (2020) ini, coba memotret praktik buruk industri kebun kayu. Terutama dalam menghancurkan keanakaragaman hayati dan daulat masyarakat adat Sakai.

“Bagi WALHI, film ini menjadi alat untuk mengingatkan negara dan publik bahwa janji manis investasi ternyata berbuah pahit bagi masyarakat adat Sakai. Janji kebijakan korektif sektor kehutanan tidak sampai di wilayah adat Sakai, bahkan terhadap masyarakat adat dan lokal lainnya” sebut Nur Hidayati, Direktur WALHI.

Dominasi perizinan kebun kayu atas kawasan hutan Indonesia dapat dilihat dari luas areal kerjanya. Kini sudah mencapai sekitar 11 juta hektar. Luas izin kebun kayu ini, setara dengan 20 kali luas Pulau Bali atau setara dengan 154 kali luas Negara Singapura. Dominasinya terhadap kawasan hutan, menempati posisi kedua setelah perizinan Hak Pengusahaan Hutan (tebang kayu alam).

Luas perizinan kebun kayu meninggalkan jauh capaian akses legal rakyat di kawasan hutan. Terhitung sejak 24 Juni 2020, capaian implementasi kebijakan atau program perhutanan sosial hanya mencapai 4.194.689 hektar. Apabila dibandingkan dengan total penguasaaan korporasi atas kawasan hutan Indonesia, angka capaian perhutanan sosial jauh tertinggal. Sebab saat ini sekitar 33.448.501, 37 hektar telah dibebankan perizinan.

“Dominasi penguasaan kawasan hutan Indonesia oleh korporasi merupakan akar persoalan langgengnya konflik dan hilangnya tutupan hutan Indonesia. Fakta ketimpangan ini diakui secara tegas oleh negara dalam konsideran TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sayangnya, solusi menyelesaikan persoalan ini malah dilakukan dengan cara mendorong pengesahaan RUU Cipta Kerja omnibus law. RUU yang secara substansi malah melanggengkan dominasi korporasi dan menaruh lingkungan hidup Indonesia dalam ancaman kehancuran,” tutup Nur Hidayati.

Narahubung:

  • Ode Rakhman (081356208763)
  • Even Sembiring (085271897255)
SebelumnyaRiau Hijau sekadar bualan, Komitmen Syamsuar-Edy Natar dipertanyakan SesudahnyaTim GTRA Jadi Modal Untuk Penyelesaian Konflik di Kabupaten Siak
Tim GTRA Jadi Modal Untuk Penyelesaian Konflik di Kabupaten Siak Tim GTRA Jadi Modal Untuk Penyelesaian Konflik di Kabupaten Siak
Pekanbaru 19 Oktober 2020, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial merupakan salah satu langkah percepatan pemerintah nasional untuk memberikan kepastian hukum dan pengelolaan kawasan untuk peningkatan ekomoni masyarakat, sempena HUT Walhi...
Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
Jakarta, 4 Oktober 2020 –  Hutan Tanaman Industri (HTI), sebuah framing diksi untuk kegiatan industri esktraktif yang seolah ramah lingkungan. Aktivitas industri ini malah mengalih-fungsikan hutan alam menjadi kebun kayu...
Bawas MA dan KY Patut Beri Sanksi pada Tiga Hakim yang Bebaskan Suheri Terta Bawas MA dan KY Patut Beri Sanksi pada Tiga Hakim yang Bebaskan Suheri Terta
Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Korupsi dan Peradilan Bersih—Jikalahari, LBH Pekanbaru, Walhi Riau dan Senarai—melaporkan Majelis Hakim Saut Maruli Tua Pasaribu, Sarudi dan Darlina Darwis ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas...
Riau Hijau sekadar bualan, Komitmen Syamsuar-Edy Natar dipertanyakan Riau Hijau sekadar bualan, Komitmen Syamsuar-Edy Natar dipertanyakan
Pekanbaru, 10 September 2020–Koalisi Selamatkan Hutan dan Lingkungan Hidup Riau menuntut Gubernur Riau untuk merealisasikan kebijakan Riau Hijau yang digadang-gadang sejak pencalonan pada Pilkada 27 Juni 2018. Bahkan Syamsuar sehari...
Menagih Kebijakan Korektif Kebun Kayu Di Areal Kerja Hutan Tanaman Industri Menagih Kebijakan Korektif Kebun Kayu Di Areal Kerja Hutan Tanaman Industri
Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, 4 September 2020 – Langkah korektif sektor kehutanan yang didengungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak seindah pemberitaan media. Kecenderungan meningkatnya akses...
Majelis Upah – Upah Bongku, Lawan Kejahatan Korporasi Majelis Upah – Upah Bongku, Lawan Kejahatan Korporasi
Pekanbaru, 13 Agustus 2020–Koalisi untuk Masyarakat Adat untuk Hutan dan Tanah mengapresiasi Lembaga Adat Melayu Riau yang memberikan penghargaan majelis upah-upah dan tepuk tepung tawar untuk Bongku bin Jelodan yang...