SEKILAS INFO
  • 5 bulan yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
  • 7 bulan yang lalu - Sengketa Uji Akses Tambang : Walhi menyayangkan sikap PPID Riau yang menyatakan Peta dan AMDAL adalah dokumen dikecualikan
  • 1 tahun yang lalu - Riau Darurat Asap : Penegakan hukum dan tata kelola gambut lamban
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori :

Pekanbaru, 10 September 2020–Koalisi Selamatkan Hutan dan Lingkungan Hidup Riau menuntut Gubernur Riau untuk merealisasikan kebijakan Riau Hijau yang digadang-gadang sejak pencalonan pada Pilkada 27 Juni 2018. Bahkan Syamsuar sehari setelah dilantik menjadi Gubernur Riau menegaskan penyusunan konsep Riau Hijau dengan partisipasi masyarakat dalam 100 hari menjabat.

Perlu langkah cepat dan tegas karena masih banyak tugas yang tertunda, diantaranya: aspek penegakkan hukum, pemulihan ekosistem gambut, mengembalikan wilayah kelola rakyat yang dirampas korporasi, “1,5 tahun Syamsuar menjabat sebagai Gubernur Riau, kebijakan Riau Hijau masih bualan semata tanpa kebijakan, bahkan sekadar perencanaan dan pelaksanaan yang konkret,” kata Ahlul Fadli, Staf kampanye dan advokasi Walhi Riau.

Bahkan, setelah terjadi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2019 lalu Syamsuar tak juga menggesa kebijakan Riau Hijau. Padahal bencana asap tersebut disebabkan karhutla yang dahsyat seluas 90.550 hektar. Dampaknya pun tak main-main, 3 orang meninggal dunia diduga terpapar asap, lebih dari 300 ribu orang sakit ISPA, sekolah dan universitas diliburkan dan penerbangan terganggu. “Riau Hijau mestinya dapat menjadi solusi untuk perbaikan hutan, gambut dan lingkungan di Riau yang telah rusak untuk menghentikan bencana karhutla, yang terjadi setiap tahun,” kata Ahlul Fadli.

Adapun terobosan yang pernah dilakukan, khususnya saat awal menjabat seperti; pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan/Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Nomor: Kpts.911/VIII/2019 pada 2 Agustus 2019. Menjadikan tema ulang tahun Provinsi Riau ke 62, Riau Hijau dan Bermartabat. Instruksi melalui surat edaran No. 335/SE/2019 tentang Penanggulangan karhutla kepada seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Riau pada 20 September 2019.

Juga revisi SK POKJA PPS dan target perhutanan sosial. Lalu mengusulkan penanggulangan abrasi di tiga pulau yaitu, Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis (Kabupaten Bengkalis) serta Pulau Rangsang (Kabupaten Kepulauan Meranti) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Kebijakan 1,5 tahun ini masih bersifat simbolis dan belum memiliki dampak di lapangan. “kebijakan yang di klaim sebagai kebijakan Riau Hijau masih parsial, simbolis dan belum memiliki dampak di lapangan. Riau hijau harus muncul sebagai kebijakan yang terencana dan persoalan ril di lapangan harus menjadi objeknya,” kata Aldo, Staf kampanye Jikalahari.

Saat ini, memasuki fase paling kritis musim kemarau dan peluang terjadinya karhutla di lahan gambut. Syamsuar harus bersiap mencegah terjadinya karhutla, agar bencana asap tak terulang. Termasuk menyelesaikan persoalan hulunya. “Harus disiapkan betul penyelesaian persoalan karhutla di Riau, bukan hanya berbual saat asap sudah mengepung Riau,” kata Aldo, “komitmen Riau Hijau harusnya mampu menjadi solusi permanen rusaknya hutan dan lingkungan hidup kita, termasuk bencana asap. Itu kalau Riau Hijau bukan cuma bual kosong saja.”

Koalisi Selamatkan Hutan dan Lingkungan Hidup Riau (Jikalahari-Walhi Riau)

Aldo-Jikalahari (0812 6111 6340)

Ahlul Fadli-Walhi Riau (0852-7129-0622)

SebelumnyaMenagih Kebijakan Korektif Kebun Kayu Di Areal Kerja Hutan Tanaman Industri
Riau Hijau sekadar bualan, Komitmen Syamsuar-Edy Natar dipertanyakan Riau Hijau sekadar bualan, Komitmen Syamsuar-Edy Natar dipertanyakan
Pekanbaru, 10 September 2020–Koalisi Selamatkan Hutan dan Lingkungan Hidup Riau menuntut Gubernur Riau untuk merealisasikan kebijakan Riau Hijau yang digadang-gadang sejak pencalonan pada Pilkada 27 Juni 2018. Bahkan Syamsuar sehari...
Menagih Kebijakan Korektif Kebun Kayu Di Areal Kerja Hutan Tanaman Industri Menagih Kebijakan Korektif Kebun Kayu Di Areal Kerja Hutan Tanaman Industri
Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, 4 September 2020 – Langkah korektif sektor kehutanan yang didengungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak seindah pemberitaan media. Kecenderungan meningkatnya akses...
Majelis Upah – Upah Bongku, Lawan Kejahatan Korporasi Majelis Upah – Upah Bongku, Lawan Kejahatan Korporasi
Pekanbaru, 13 Agustus 2020–Koalisi untuk Masyarakat Adat untuk Hutan dan Tanah mengapresiasi Lembaga Adat Melayu Riau yang memberikan penghargaan majelis upah-upah dan tepuk tepung tawar untuk Bongku bin Jelodan yang...
Kapolda Riau Harus Usut Tuntas Pelaku Teror Terhadap Mahasiswa Aksi Solidaritas Bongku Kapolda Riau Harus Usut Tuntas Pelaku Teror Terhadap Mahasiswa Aksi Solidaritas Bongku
Pekanbaru, 15 Juni 2020—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru mendampingi korban ancaman dan intimidasi aksi solidaritas Bongku melalui media elektronik untuk melaporkan kejadian ke Reskrimsus Polda Riau, LBH Pekanbaru melakukan laporan...
Bongku Bebas di Tengah Covid-19 Bongku Bebas di Tengah Covid-19
Pekanbaru, 12 Juni 2020— Koalisi Masyarakat Adat untuk Hutan dan Tanah memberikan keterangan terkait pembebasan Bongku oleh Lapas kelas II Bengkalis. Bongku Bin Jelodan dinyatakan bebas pada 10 Juni 2020...
Kepala Dinas Lhk Yang Baru Harus Bebas Dari Relasi Korporasi Kepala Dinas Lhk Yang Baru Harus Bebas Dari Relasi Korporasi
Pekanbaru, 9 Juni 2020– Walhi Riau dan Jikalahari mendesak Gubernur Riau Syamsuar untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan menghentikan korupsi kehutanan di Riau. Sehari setelah dilantik menjadi Gubernur Riau, Syamsuar menerbitkan...