SEKILAS INFO
  • 1 tahun yang lalu - 40 Tahun Walhi, Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi Untuk Keadilan Ekologis
  • 1 tahun yang lalu - Rampas, Sebuah Potret Buruk Perizinan Kebun Kayu
  • 1 tahun yang lalu - Waspada Covid 19 – Jangan Lupa Cuci Tangan – Lakukan Pola Hidup Sehat – #dirumahaja
WAKTU :
Diterbitkan :
Kategori :

Pekanbaru, 25 November 2021–Koalisi Eyes on The Forest (EoF) mengecam penyelenggaraan Seminar Nasional  “Permasalahan, Prospek dan Implikasi Sawit Sebagai Tanaman Hutan” yang bertentangan dengan tekad Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi mengurangi ancaman krisis iklim (climate crisis) dan menahan laju deforestasi.

Selebaran undangan seminar nasional bertajuk “Permasalahan, Prospek dan Implikasi Sawit Sebagai Tanaman Hutan” yang akan dilaksanakan pada 25 November 2021 di IPB beredar luas. Surat undangan tersebut menyertakan logo IPB dan Pusat Kajian dan Advokasi Konservasi Alam serta ditanda tangani Prof. Dr. Ir, Yanto Santoso, DEA sebagai ketua panitia.

“Upaya untuk menjadikan kelapa sawit sebagai produk tanaman hutan oleh orang yang itu-itu saja merupakan tindakan kontraproduktif yang akan menghancurkan lebih banyak hutan dan menjungkir-balikkan peraturan, keilmuan dan kebijakan kehutanan yang sudah ada,” kata Nursamsu dari Eyes on the Forest.

Upaya menjadikan sawit sebagai tanaman kehutanan bukan kali pertama. Pada 14 April 2018, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama Pusat Kajian dan Advokasi Konservasi Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menaja Focus Group Discussion (FGD) “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika” di Bogor.

Tokoh-tokoh di balik seminar tersebut memiliki track record sebagai para akademisi yang setia membela perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terlibat tindak pidana dan proses penegakan hukum. Seperti Prof Yanto Santoso, Guru Besar Fahutan IPB, ia setia menjadi saksi bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan menjadi ahli perkara perdata PT Jatim Jaya Perkasa vs KLHK[2]; perdata KLHK VS PT National Sago Prima[4]  serta Frans Katihokang GM PT Langgam Inti Hibrindo[3] terpidana kasus karhutla di Riau.

Bukan hanya menjadi ahli yang membela perusahaan di pengadilan, Prof Dr Yanto Santosa mengetuai Tim Pakar IPB sebagai ahli –bersama Dr Ir Basuki Sumawinata, Dr Ir Gunawan Djajakirana, Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat, Dr Ir Bahruni dan Dr Ir Lailan Syaufina– pada gugatan permohonan keberatan uji materil Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) ke Mahkamah Agung.

Permohonan uji materi GAPKI terhadap Pasal 5 dan Lampiran II Permen LHK No. 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup karena bertentangan dengan UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 12 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pada 28 April 2017. Menurut GAPKI Penegakan hukum pidana dan perdata lingkungan hidup jika dibiarkan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit nasional.

“Jelas sekali bahwa kepentingan dari seminar yang diadakan oleh Prof Yanto Santoso adalah kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar. Sama sekali bukan kepentingan petani, apalagi lingkungan hidup,” kata Made Ali, Koordinator Jikalahari.

Implikasi kebun sawit menjadi tanaman hutan tentu akan menghilangkan kejahatan korporasi dalam kasus kebun sawit dalam Kawasan Hutan. Dan upaya untuk mengurangi kerugian negara akibat hilangnya pajak karena sawit dikembangkan dalam Kawasan hutan akan jadi sia-sia.

Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur masalah pidana dalam BAB X pasal 82-109. Khusus tanaman sawit dalam kawasan hutan diatur dalam pasal 92-93. Orang perseorangan atau korporasi sengaja atau lalai melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan atau membeli sawit dari kawasan hutan bisa dipidana.

Data Kementerian Pertanian (2019) menyebutkan ada sekitar 3,4 juta hektar kebun sawit ilegal berada dalam Kawasan hutan di seluruh Indonesia. KPK menengarai ada kerugian triliunan rupiah akibat adanya sawit ilegal dalam Kawasan hutan di mana perusahaan-perusahaan yang menanam sawit tidak membayar pajak kepada negara.

“Fenomena sawit dalam Kawasan hutan tidak bisa diremehkan, karena ini terjadi masif dengan kerugian negara triliunan rupiah, dan kerusakan hutan dan ekosistem yang tak kalah besarnya. Masalah ini harus diselesaikan di mana pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengembalikan fungsi hutan lindung dan konservasi sesuai aturan,” ujar Boy Even Sembiring, direktur WALHI Riau.

Akselerasi legalitas wilayah kelola rakyat yang diusung oleh Pemerintah layak didukung. Terlebih ada skema dialogis dengan memperhatikan aspek keterlanjuran alih fungsi kawasan hutan dan rehabilitasi serta pemulihan lingkungan bersama masyarakat.

“Secara ekologis, benar sawit bukan tanaman kehutanan dan memiliki ancaman serius terhadap laju deforestasi. Pilihan perhutanan sosial sebagai kebijakan transisi pemulihan hutan Indonesia diharap mampu menghentikan praktik represif terhadap keberadaan rakyat di kawasan hutan, bahkan dapat mendorong memulihkan relasi sakral masyarakat, khususnya masyarakat adat dengan alamnya,” ujar Boy Even Sembiring.

Koalisi EoF mendesak Pemerintah Indonesia untuk konsisten dalam melindungi hutan dan menolak upaya pihak-pihak yang ingin menjadikan sawit sebagai tanaman hutan karena buruk dampaknya bagi perlindungan hutan maupun kerugian negara.

Narahubung:
Made Ali – Jikalahari : +62 812-7531-1009
Boy Even Sembiring – WALHI Riau: +62 852-7189-7255
Afdhal Mahyudin – EoF : +62 813-8976-8248

SebelumnyaMelindungi Wilayah Adat dari Ancaman Tambang & Kedok Kepentingan Umum SesudahnyaKenapa sawit tidak layak jadi tanaman hutan – sawit dalam hutan dan ancaman kepunahan lokal satwa liar
Nama-nama yang untung membeli sawit bahkan dari taman nasional dan yang lepas dari jeratan hukum – jika sawit jadi tanaman hutan Nama-nama yang untung membeli sawit bahkan dari taman nasional dan yang lepas dari jeratan hukum – jika sawit jadi tanaman hutan
PEKANBARU, 30 NOVEMBER 2021 – Sudah bukan rahasia lagi banyak nama pemain industri sawit, mulai dari pabrik kelapa sawit, perusahaan perkebunan hingga pemasok crude palm oil (minyak sawit mentah) terlibat...
Kenapa sawit tidak layak jadi tanaman hutan – sawit dalam hutan  dan ancaman kepunahan lokal satwa liar Kenapa sawit tidak layak jadi tanaman hutan – sawit dalam hutan dan ancaman kepunahan lokal satwa liar
PEKANBARU, 26 NOVEMBER 2021 – Temuan Eyes on the Forest selama 17 tahun mendapati dampak buruk praktek korporasi perkebunan kelapa sawit bagi hutan alam, dan keanekaragaman hayati. Dari temuan EoF...
Seminar Nasional “Sawit Sebagai Tanaman Hutan di IPB,” Forum Akademis Untuk Merusak Hutan Seminar Nasional “Sawit Sebagai Tanaman Hutan di IPB,” Forum Akademis Untuk Merusak Hutan
 Pekanbaru, 25 November 2021–Koalisi Eyes on The Forest (EoF) mengecam penyelenggaraan Seminar Nasional  “Permasalahan, Prospek dan Implikasi Sawit Sebagai Tanaman Hutan” yang bertentangan dengan tekad Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi mengurangi...
Melindungi Wilayah Adat dari Ancaman Tambang & Kedok Kepentingan Umum Melindungi Wilayah Adat dari Ancaman Tambang & Kedok Kepentingan Umum
Pekanbaru, 13 November 2021—Mahkamah Agung melalui Putusan Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 menyatakan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah...
Anak Muda Riau Kritik Sumber Daya Alam Jadi Ladang “Perburuan” Anak Muda Riau Kritik Sumber Daya Alam Jadi Ladang “Perburuan”
Tidak ada yg lebih buruk daripada mewariskan hutan yg hancur, lingkungan hidup yg rusak, dan punahnya keanekaragaman hayati. Pekanbaru 5 November 2021, Walhi Riau melakukan aksi damai penyelamatan bumi serta...
DISKUSI ANAK MUDA RIAU DAN LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU DISKUSI ANAK MUDA RIAU DAN LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU
Riau memiliki lahan gambut seluas 4,04 jt hektar yang merupakan 56,1 % luas total gambut di Sumatera. Kondisi ini tidak sepenuhnya baik, tahun 2017 disebutkan 2.4 juta hektar dalam kondisi...